Gelaran Pilkada Serentak 2018 sudah memasuki tahapan kampanye. Namun, Kabupaten Puncak masih mengalami permasalahan.
Semula, di daerah itu hanya akan diikuti calon pasangan tunggal yaitu, Willem Wandik dan Alus UK Murib.
Panwaslu Puncak lantas memutuskan meminta KPU Puncak membatalkan SK Nomor 83/Kpts/KPU-Puncak/II/2018 tentang penetapan calon bupati/wakil bupati Puncak 2018.
Selain itu, KPU Puncak diminta memverifikasi ulang syarat dukungan parpol yang mendukung dua bakal paslon yaitu Willem Wandik-Alus UK Murib dan Repinus Telenggen-David Ongomang untuk mengklarifikasi dukungan.
KPUD Puncak didampingi KPU Papua mengklarifikasi dukungan pasangan calon ke DPP Partai Hanura dan Partai Amanat Nasional (PAN). Ada waktu tiga hari yang diberikan Panwaslu Puncak untuk melakukan klarifikasi ke pengurus DPP.
Akhirnya, pada Rabu (7/3), KPU Puncak didampingi KPU Papua bersama dengan Panwas Kabupaten Puncak mendatangi Kantor DPP Partai Hanura di The City Tower, Jakarta.
Di kesempatan itu, DPP Hanura diwakili Ketua Tim Pilkada Herry Lontung Siregar menegaskan dukungan hanya kepada pasangan Willem-Alus.
"Kami menyatakan dukungan Willem Wandik. Tidak pernah berubah dari yang pertama sampai sekarang, mudah-mudahan dapat memahami dan ikuti apa yang diputuskan," tutur Herry, kepada wartawan, Kamis (7/3).
Menurutnya, Hanura tidak memberikan dukungan ganda di Pilbup Puncak. Sejak awal, dukungan hanya diberikan kepada pasangan Willem-Alus.
"Tidak ada ganda. Kami sudah klarifikasi. Mereka diperintahkan untuk klarifikasi dukungan. Hanya satu tetap satu Willem Wandik dan Alus Murib. Sejak awal sampai hari ini, tidak pernah berubah," tegas Herry.
Sementara itu, Ketua KPU Puncak, Erianus Kiwak mengatakan tujuan kedatangan ke DPP Hanura hanya untuk mengklarifikasi dukungan dari partai yang dipimpin Oesman Sapta Odang.
"Kami datang didampingi KPU Provinsi. Kami meminta penjelasan ke Partai Hanura supaya beda pemahaman dihilangkan," tuturnya.
Setelah menerima jawaban dari DPP Hanura, jajaran KPU Puncak akan melakukan rapat pleno.
"Kami sudah mendapatkan jawaban dari Hanura. Kami melakukan pleno, setelah itu mengaktifkan SK yang sudah dibatalkan panwas Kabupaten Puncak," tambah Erianus.
[ian]
