Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar rapat sinkronisasi rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) tahun 2019 di Griya Agung, Rabu (7/3).
Rapat ini bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan pusat dan daerah. Khususnya, mengenai pola pikir arah kebijakan pembangunan Provinsi Sumsel tahun 2019 yang merujuk pada lima kebijakan. Lima kebijakan itu di antaranya arahan pusat (RPJMN 2005-2019) dan RKP 2019, arahan RPJPD Provinsi Sumsel (2005-2025), kemudian arahan tata ruang, capaian RPJMD 2013-2018, dan yang terakhir Pilpres dan Pileg.
Dalam acara ini, Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengatakan bahwa arah kebijakan pembangunan Provinsi Sumsel tahun 2019 ini adalah tanggung jawab semua stakeholder. Sementara target yang telah ditetapkan sudah dikaji secara mendalam dan bukan angka kira-kira yang harus dicapai.
"Artinya Pemerintah Pusat memerintahkan kepada kita itu harus dipenuhi semuanya, kalau kita (stakeholder) lihat itu kan ada infrastruktur, pembangunan ekonomi, pengurangan kemiskinan, pengangguran terbuka dan seterusnya. Tidak sulit menjadi bupati atau walikota, saya mengatakan ini karena saya jadi pernah menjadi bupati, anda ikutin saja ini ditambah kreativitas sendiri. Ayo bersaing kalau kita mau maju harus kompetitif," ungkapnya.
Alex mengimbau kepada pejabat sementara bupati maupun walikota untuk mempersiapkan sejak dini dan bertanggung jawab nanti bersama Pemerintah daerah yang terpilih.
"Supaya ada kesinambungan, di sini digodok untuk mensinkronkan. Ini baru awal kebijakan saja diawasi dari awal sampai akhir, merumuskan arah kebjikan pun melibatkan semua pihak. Kalau semua sudah mencapai target itu saja, Sumsel akan melejit maju," tambahnya
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumsel Ekowati Retnaningsih dalam laporannya secara rinci menguraikan, sinkronisasi yang dilakukan ini adalah panduan bagi seluruh stakeholder di Provinsi Sumsel dalam menyusun RKPD 2019 mendatang.
Dikatakannya, Rancangan Tema dan Prioritas Nasional RKP 2019 untuk prioritas nasional bertemakan pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas. Di antaranya, meliputi pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar, kemudian pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman, peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif. Selanjutnya, pemantapan ketahanan energi, pangan, dan ketahanan sumber daya air. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.
"Sasaran RPJMN gini rasio 0,36 untuk tingkat kemiskinan mencapai 7 sampai 8 persen. TPT 4 hingga 5 persen sedangkan IPM 71,98 persen," tuturnya
Sedangkan untuk arahan nasional pengembangan Sumsel tahun 2019, Lebih jauh Eko melaporkan, proyeksi tahun 2019 pertumbuhan ekonomi mencapai 5,7 persen dengan tingkat kemiskinan maksimal 13 persen dan tingkat pengangguran terbuka maksimal 4 persen.
[ian]
