Apa Anies-Sandi Tak Kompak Lagi...

Gubernur dan Wakil Gu­bernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno (Anies-Sandi) dinilai tidak kompak lagi dalam mener­apkan kebijakan. Misalnya, mengenai pedagang kaki lima (PKL) di trotoar, Anies cenderung ingin melakukan penertiban. Sedangkan Sandi cenderung lebih membolehkannya.

 Peneliti Senior Indonesia Public Institute Karyono Wi­bowo mengatakan, ada dua hipotesis yang bisa dijadikan acuan untuk memahami situasi ini. Pertama, kondisi ini me­mang didesain oleh Anies untuk merebut suara akar rumput yang diwakili PKL.

Kedua, bisa jadi memang benih-benih perpecahan itu sudah mulai tumbuh, karena keduanya memiliki agenda tersembunyi. Yakni Pilpres 2019 dan Pileg DKI Jakarta pada tahun yang sama.

"Yang jelas Anies ingin men­citrakan diri sebagai pemimpin pro rakyat. Namun, dalam per­jalanannya ternyata membiarkan PKL berjualan di trotoar men­jadi tidak populis karena dinilai merampas hak pejalan kaki. Sedangkan, Sandi terlihat ingin menjadikan Gerindra penguasa di Kebon Sirih, sehingga semua kebijakan yang dianggap pro akar rumput diambil walaupun menabrak aturan," tegasnya di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, Anies sehar­usnya sangat dominan dalam membuat kebijakan. Sebab, semua kebijakan itu atas nama Gubernur bukan wagub. "Semua kebijakan itu pakai nama guber­nur. Ingub, pergub dan Kepgub. Jadi, jangan sampai kalah pamor dengan wakilnya," katanya.

Karyono menambahkan, ketidakkompakan ini berba­haya bagi kepentingan warga Jakarta. Karena semua kebijakan sulit untuk tereksekusi lantaran birokrasi bingung harus berkib­lat ke siapa.

Pengamat Kebijakan Pub­lik Trubus Rahadiansyah me­nilai ada inkonsistensi dalam membuat kebijakan terutama menyangkut PKL. "Artinya gubernur telah mempermainkan kepentingan masyarakat wong cilik, terutama PKLyang se­lama ini diberi kebebasan angin surga yang seluas-luasnya untuk menggunakan fasilitas sosial dan fasilitas umum untuk membuka lapak jualan. Padahal masyarakat PKL sangat antusias, penuh semangat dan bahkan tak jarang ada sebagian PKL yang mende­wa-dewakan sosok Anies-Sandi sebagai pemimpin yang melind­ungi wong cilik,"  katanya.

Menurutnya, kalau Anies ternyata melarang PKL ber­jualan di trotoar maka gubernur telah melukai hati dan perasaan PKL yang selama ini merasa dil­indungi pemprov dalam melak­sanakan aksi jualan di badan jalan dan trotoar.

"Kebijakan gubernur telah men­jadikan PKL sebagai tumbal poli­tik demi pencitraan, masyarakat PKL akan bisa saja berontak dan melakukan perlawanan secara massif," tegasnya.

Dikatakannya, Anies tampak mulai kewalahan menghadapi PKL Ibukota menyusul berbagai kebijakan yang memberikan ru­ang kelompok pedagang tersebut berjualan di sarana umum.

Makanya orang nomor satu di ibu kota tersebut berjanji akan mengkaji ulang kebijakan-kebi­jakan yang dikeluarkan tersebut. Terutama terkait keberadaan PKL di trotoar.

"Semuanya lagi dikaji untuk mencarikan solusi terbaik bagi semua pihak," ujar Anies.

Untuk ke depan, Anies ber­janji akan bersikap lebih tegas. Lantaran penataan yang lembut seperti yang dilakukan terhadap PKL dengan menutup Jalan Jatibaru, Tanah Abang untuk 400 pedagang menimbulkan pro kontra berkepanjangan.

Tidak hanya itu, kebijakan tersebut diakuinya juga menim­bulkan gejolak antar pedagang di banyak tempat yang ingin diperlakukan hal yang sama. Dengan meminta ditampung di jalan raya. Pengkajian juga akan dilakukan terhadap rencana diperbolehkannya PKL Mela­wai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang diperbolehkan berjualan di trotoar.

Contoh lain diungkapkan Anies ialah pedagang PKL di kawasan Senayan yang makin menjamur menguasai trotoar di Jalan Asia Afrika. Namun sejauh ini dia belum bersedia memberi­kan penjelasan soal solusinya karena masih menunggu berba­gai kajian yang dilakukan ban­yak pihak. "Tapi yang penting semuanya harus ditertibkan terus ditata, tapi bagaimananya nanti kita lihat," kata Anies.

Sebelumnya Wagub Sandiaga Uno telah menegaskan bakal menggunakan diskresi untuk melindungi PKL agar mer­eka bisa berdagang di trotoar Melawai. Pertimbangannya untuk menjaga mata pencaharian pedagang.

"Meskipun menempati trotoar namun keberadaannya ditata sedemikian rupa agar tidak meng­ganggu pejalan kaki," ujarnya.

Sikap pemimpin yang cend­erung membela kepentingan sepihak mendapat kecaman keras dari DPRD DKI Jakarta. Kritikan pedas dilontarkan ang­gota Komisi D Wahyu Dewanto yang menudingnya sebagai ke­bijakan yang tidak berwawasan ke masa depan.

"Melawai itu kan bersebela­han dengan Blok M yang akan digarap sebagai percontohan Transit Oriented Develop­ment (TOD), mestinya tidak dibikin semrawut oleh PKL," ujar Wahyu yang menyesalkan Sandiaga akan menggunakan hak diskresi hanya untuk kepent­ingan sekelompok kecil.

Politisi muda ini mengharap­kan pasangan Anies-Sandi tidak terlalu berpihak kepada PKL dan mengabaikan kepentingan masyarakat lain. Makanya dia merasa senang mendengar kabar bahwa PKL Melawai tidak diper­bolehkan jualan di trotoar. ***