DPRD Bisa Boikot Program DP Nol Persen Anies

DPRD DKI Jakarta bisa memboikot program DP Nol Rupiah jika Pemprov menjual tanpa persetujuan mereka.

Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mendesak Gubernur Anies Baswedan dan Wakilnya, Sandiaga Salahuddin Uno untuk segera mengajak DPRD membahas tentang program rumah bagi warga yang katanya murah itu.

"Anies-Sandi harus intens membahas dengan DPRD Jakarta. Minimal DPRD, harus dilaporkan mengenai tahapan atau perkembangan program tersebut," katanya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (7/3).

Pada awal tahun lalu, Pemprov sudah melakukan groundbreaking program DP nol rupiah di atas lahan milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Sarana Jaya seluas 1,3 hektare di kawasan Pondok Kelapa. Adapun pembiayaan DP yang harusnya sebesar 1 persen menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan diambil dari APBD.

Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI, Bestari Barus mengaku sedari awal, belum pernah diajak Pemprov ntuk membicarakan soal itu.

"Apalagi konon, tanah yang akan digunakan adalah tanah BUMD. Ini artinya, harus ada pelepasan aset yang harus diketahui oleh DPRD," tegas Uchok.

Nah, jika Pemprov bersikeras untuk menjual program DP nol rupiah tanpa membicarakannya terlebih dahulu dengan para anggota dewan di Jalan Kebon Sirih, Uchok bilang DPRD bisa memboikot.

"Pemda menganggap sebelah dengan DPRD, berarti DPRD boleh kok "memboikot" program DP nol rupiah tersebut," tegas Uchok.

Sebelumnya, Bestari Barus menegaskan, jika penjualan DP nol rupiah benar-benar dilakukan tanpa persetujuan DPRD, maka Anies bisa dituntut pidana.

"Iya bisa jadi (Anies dipidana jika tanpa persetujuan DPRD)," pungkas Uchok.[wid]