Ketua DPRD Kota Bogor Untung Maryono melakukan pengrusakan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa spanduk bergambar tiga pasangan calon wali kota dan wakil walikota Bogor di Kelurahan Mulyaharja, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor.
Aksi pengrusakan tersebut diketahui terjadi pada Senin, (5/3) dini hari, sekitar pukul 03.00 WIB.
Seorang petugas keamanan Kelurahan Mulyaharja, Dede Apriadi (23) menceritakan bahwa kejadian pengrusakan yang dilakukan lima orang yang mengaku sebagai orang suruhan Ketua DPRD Kota Bogor, Untung Maryono.
Dede menjelaskan, kejadian itu dipicu karena salah satu spanduk bergambar pasangan calon nomor empat, Dadang Danubrata-Sugeng Teguh Santoso yang diusung partai PDI Perjuangan dan Partai Bulan Bintang copot dan tergeletak di jalanan.
Oleh sebab itu, sambung Dede, melihat APK paslon walikota Bogor yang diusung oleh partainya tidak ada di antara kontestan lain, memicu sikap Ketua DPRD Kota Bogor Untung Maryono.
"Kira-kira pukul 03:00 WIB, Ketua DPRD Kota Bogor Untung Maryono mengetuk pintu kantor kelurahan untuk menanyakan spanduk paslon nomor 4 kenapa bisa copot. Saya jawab saya tidak tahu," ungkap Dede.
Dia juga menyatakan, Ketua DPRD Kota Bogor itu meminta pihaknya untuk mencopot semua spanduk yang ada di depan Kelurahan Mulyaharja.
"Pak Untung sempat menyarankan kalau spanduk paslon copot satu semuanya juga harus dicopot, karena bisa mengundang provokasi," papar dia.
Setelah memberi saran, sambung Dede, Ketua DPRD Kota Bogor bersama lima orang pengawalnya langsung mencopot tiga spanduk paslon wali kota Bogor yang masih terpasang di depan Kelurahan Mulyaharja.
"Saya menyaksikan pencopotan tiga spanduk paslon wali kota Bogor lainnya oleh lima orang tersebut," jelasnya.
Sementara itu, Ketua Panwaslu Kota Bogor Yustinus Elias Mau mengaku, adanya pencopotan APK resmi dari KPU Kota Bogor di depan Kelurahan Mulyaharja oleh Ketua DPRD Kota Bogor, Untung Maryono sedang pihaknya dalami.
"Kasus ini sedang kami kaji dan telusuri. Saat ini Panwascam Bogor Selatan sedang melakukan penelusuran kasus pengrusakan APK tersebut," ujar Elia, saat dihubungi wartawan, Selasa (6/3).
Untuk aksi pengrusakan APK, lanjut Elia, pelaku dapat dijerat UU 10/2016, PKPU 4/2017 dan Peraturan Bawaslu 12/2017.
"Terkait kasus ini, ada mekanisme penyelesaian dan kami sedang proses penyelesaian itu," tutupnya.
[ian]
