Berita

Hidayat Nur Wahid

Politik

HNW: Berantas Hoax, Polisi Seolah Menuduh Kelompok Di Luar Pemerintah

SELASA, 06 MARET 2018 | 16:33 WIB | LAPORAN: SORAYA NOVIKA

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, menuntut Polri menjalankan tugas pemberantasan informasi sesat alias hoax tanpa masuk ranah politik.

"Apapun motifnya, buktikan secara hukum, bukan malah berbicara bahwa kasus (hoax) bermuatan kepentingan politik dan seolah menuduh pihak di luar pemerintah," ujar Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/3).

Polisi sebagai penegak hukum harus bisa membuktikan tuduhan dan segala sesuatunya sesuai jalur hukum.


Masih menurut Hidayat, ada perkara yang bisa ditafsirkan secara politik namun bukan ranah polisi untuk terjun dalam keberpihakan politik.

"Polisi jangan terbawa kepentingan politik apalagi ngomong politik. Bila polisi mampu menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya, inilah yang baru dikatakan keadilan," tutur politikus senior yang dikenal dengan nama HNW itu.

Kemarin,  Kepala Satuan Tugas (Satgas) Nusantara, Irjen Pol Gatot Eddy Pramono, berjanji tidak akan pandang bulu dalam mengungkap aktor intelektual di balik beroperasinya organisasi penyebar hoax, Muslim Cyber Army (MCA), sekalipun menyinggung kekuatan politik.

"Polisi itu melakukan penegakan yang berkeadilan, tidak berpihak kepada kepentingan apapun, apakah kepentingan orang perorangan, kepentingan politik atau kepentingan lainnya," kata Gatot di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Senin (5/3).

Sambung Gatot, timnya akan menelusuri soal honor yang didapatkan personel MCA juga aliran dana baik dari seseorang maupun kelompok atau pemesan isu. [ald]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya