Berita

Politik

Pembangunan Infrastruktur Yang Dipaksakan Mengarah Ke Penggadaian Bangsa

SENIN, 05 MARET 2018 | 14:28 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Pembangunan infrastruktur besar-besaran yang disebutkan sebagai program terbaik pemerintahan Joko Widodo adalah pembangunan semu dan hanya untuk pencitraan semata.

Pasalnya, pembangunan infrastruktur itu sangat dipaksakan tanpa melihat kemampuan negara dan kajian mendalam, apakah pembangunan tersebut sudah sangat mendesak dilakukan.

Kordinator Komunita Relawan Sadar (KORSA) Amirullah Hidayat mengatakan, akibat kebijakan pembangunan infrastruktur "gila-gilaan" ini negara menanggung beban utang yang sangat besar kepada asing terutama China. Dan itu sangat berbahaya sebab jika negera tidak mampu membayar utang maka negara ini akan tergadaikan.


"Ujung-ujungnya apapun kebijakan yang diinginkan oleh negera penghutung, maka wajib diikuti oleh pemerintah. Ini sama saja Jokowi menggadaikan negeri," ujar Amirullah Hidayat, Senin (5/3).

Salah satu contoh yaitu pembangunan infrastruktur Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung. Sesuai pernyataan Menteri PUPR Rakyat Basuki Hadimuljono, Presiden Jokowi ingin kepemilikan saham dalam proyek tersebut, Indonesia 10 persen dan China 90 persen.

"Ini kebijakan aneh dan sangat berbahaya, lebih baiklah jika tidak mampu dibatalkan saja proyek tersebut, apalagi kereta Api Cepat Jakarta-Bandung belum mendesak dibutuhkan," sebut Amirullah Hidayat yang juga tokoh muda Muhammadiyah.

Sejak Jokowi menjadi Presiden, hampir semua kebijakannya berbahaya dan sudah menjurus kepada penggadaian negeri kepada asing, sebab utang yang besar sulit dibayar sesuai penyataan Menteri Keuangan Sri mulyani.

"Melihat kebijakan inilah kami sebagai relawan yang terlibat menaikkan Jokowi menjadi Presiden 2014 lalu menyatakan keluar dari barisan pendukung dan akan berusaha sekuat tenaga untuk menggagalkan Jokowi di periode kedua," terangnya.

Ditambahkannya, KORSA akan membongkar semua kobohongan kebijakan yang dilakukan Jokowi  kepada seluruh rakyat Indonesia, sebab kondisi pemerintah saat ini sudah sangat berbahaya bagi masa depan bangsa.

"Ini juga kami lakukan sebagai tanggung jawab moral karena menaikan Jokowi di 2014 serta demi menyelamatkan negeri ini," tegas Amirullah Hidayat. [rus]

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Polda Metro Geledah Sembilan Lokasi Terkait Dugaan Korupsi Proyek Alat Konstruksi

Jumat, 18 September 2026 | 18:26

APBN Defisit Rp240 Triliun, IHSG-Rupiah Kompak Anjlok

Jumat, 18 September 2026 | 18:06

Sinopsis The Ordinary Jackpot, Drama Korea Terbaru Lee Jun-hyuk

Jumat, 18 September 2026 | 18:04

Usai Summarecon Agung, Rumah Anak Buah Nusron Wahid Digeledah KPK

Jumat, 18 September 2026 | 18:02

BNI Perkuat Peran Bank Sahabat Mahasiswa melalui Jatinangor Music Fest

Jumat, 18 September 2026 | 17:57

Geledah Kantor Summarecon Agung, Dokumen SHGB dan Bukti Elektronik Disita KPK

Jumat, 18 September 2026 | 17:48

Fahd A Rafiq Jadi Tersangka KPK 3 Kali, Ini Daftar Kasus yang Menjeratnya

Jumat, 18 September 2026 | 17:48

Kasus Summarecon Alarm Pembenahan Sistem Blokir Pertanahan

Jumat, 18 September 2026 | 17:42

Beda Influenza A dan Flu Biasa, Kenali Gejala dan Cara Membedakannya

Jumat, 18 September 2026 | 17:41

Paulus Tannos Tegaskan Tak Hindari Hukum, Minta Bukti Diuji Secara Adil

Jumat, 18 September 2026 | 17:28

Selengkapnya