Berita

Politik

Pembangunan Infrastruktur Yang Dipaksakan Mengarah Ke Penggadaian Bangsa

SENIN, 05 MARET 2018 | 14:28 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Pembangunan infrastruktur besar-besaran yang disebutkan sebagai program terbaik pemerintahan Joko Widodo adalah pembangunan semu dan hanya untuk pencitraan semata.

Pasalnya, pembangunan infrastruktur itu sangat dipaksakan tanpa melihat kemampuan negara dan kajian mendalam, apakah pembangunan tersebut sudah sangat mendesak dilakukan.

Kordinator Komunita Relawan Sadar (KORSA) Amirullah Hidayat mengatakan, akibat kebijakan pembangunan infrastruktur "gila-gilaan" ini negara menanggung beban utang yang sangat besar kepada asing terutama China. Dan itu sangat berbahaya sebab jika negera tidak mampu membayar utang maka negara ini akan tergadaikan.


"Ujung-ujungnya apapun kebijakan yang diinginkan oleh negera penghutung, maka wajib diikuti oleh pemerintah. Ini sama saja Jokowi menggadaikan negeri," ujar Amirullah Hidayat, Senin (5/3).

Salah satu contoh yaitu pembangunan infrastruktur Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung. Sesuai pernyataan Menteri PUPR Rakyat Basuki Hadimuljono, Presiden Jokowi ingin kepemilikan saham dalam proyek tersebut, Indonesia 10 persen dan China 90 persen.

"Ini kebijakan aneh dan sangat berbahaya, lebih baiklah jika tidak mampu dibatalkan saja proyek tersebut, apalagi kereta Api Cepat Jakarta-Bandung belum mendesak dibutuhkan," sebut Amirullah Hidayat yang juga tokoh muda Muhammadiyah.

Sejak Jokowi menjadi Presiden, hampir semua kebijakannya berbahaya dan sudah menjurus kepada penggadaian negeri kepada asing, sebab utang yang besar sulit dibayar sesuai penyataan Menteri Keuangan Sri mulyani.

"Melihat kebijakan inilah kami sebagai relawan yang terlibat menaikkan Jokowi menjadi Presiden 2014 lalu menyatakan keluar dari barisan pendukung dan akan berusaha sekuat tenaga untuk menggagalkan Jokowi di periode kedua," terangnya.

Ditambahkannya, KORSA akan membongkar semua kobohongan kebijakan yang dilakukan Jokowi  kepada seluruh rakyat Indonesia, sebab kondisi pemerintah saat ini sudah sangat berbahaya bagi masa depan bangsa.

"Ini juga kami lakukan sebagai tanggung jawab moral karena menaikan Jokowi di 2014 serta demi menyelamatkan negeri ini," tegas Amirullah Hidayat. [rus]

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Megawati: Kudatuli adalah Simbol Ketidakadilan!

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:38

Densus 88 Ciduk Dua Pria Terlibat Jaringan Terorisme di Ciamis dan Lampung

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:11

PDIP Sebut Babinsa Awasi Wajib Pajak Salahi Wewenang

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:47

Purbaya Buka Peluang Ubah Status KEK di Bali untuk PFII

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:39

Megawati Minta Pramono dan Doel Kembalikan TIM jadi Tempat Seniman

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:30

Warga Kwini 8 Minta Sengketa Diselesaikan Lewat Jalur Hukum

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:28

PPP Dukung Tindakan Tegas Polri Jaga Kamtibmas di Jakarta

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:14

KPK Terbitkan Dua Sprindik Pengembangan Kasus Bea Cukai, Sudah Ada Tersangka

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:31

Pakar Soroti Modus Dugaan TPPU Febrie dari Safe House hingga Temuan Emas Batangan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:24

Kiprah Mantri BRI Menjadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:14

Selengkapnya