Diskresi Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memberi tempat pedagang kaki lima (PKL) di trotoar Melawai, Jakarta Selatan, terus menuai kritikan.
Kalau PKL diperbolehkan di trotoar, selain melanggar Undang- Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, juga akan membuat kaÂwasan ini menjadi semrawut. Padahal, di sana akan jadi perÂcontohan pembangunan transit oriented development (TOD).
Kawasan yang bersebelahan dengan Blok M ini layak dijadiÂkan proyek percontohan TOD saat pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) rampung.
"Diskresi penampungan PKL di trotoar Jalan Raya Melawai berpotensi blunder ketika suatu saat Pemprov akan mengambil alih kembali untuk mendukung TOD. Sayang sekali kalau kaÂwasan ini digunakan untuk penampungan PKL. Itu sama saja bikin semrawut sendiri ujar anggota DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto," di Jakarta.
Kawasan TOD, kata Wahyu, mewajibkan kemudahan akses bagi pejalan kaki. Dia meminta Pemprov mencontoh penataan PKL di Tokyo, Jepang. Di sana, PKL diberi fasilitas berdagang di setiap blok. Selain itu, pedaÂgang kecil tetap dibantu oleh pemerintah setempat melalui koperasi, sehingga tidak terjadi monopoli.
"PKL di Tokyo diatur sedeÂmikian rupa supaya tidak berÂsinggungan dengan pertokoan atau kantor resmi lain dan tak mengganggu pejalan kaki," ujarnya.
Wahyu meminta agar Sandiaga meninjau kembali kebijakan soal PKL di Melawai. Jangan sampai mengulangi kesalahan penataan PKL Tanah Abang yang menimbulkan perdebatan dan diniÂlainya merugikan masyarakat luas karena ditutupnya Jalan Raya Jatibaru.
"Walaupun ratusan PKL suÂdah ditampung di jalanan, tapi trotoarnya juga masih semrawut karena ada pedagang dari luar ikut nimbrung," ingatnya.
Ditambahkan Wahyu, PKL yang mengokupasi jalan dan trotoar di wilayah lain, seperti di Jalan Asia Afrika, Senayan, juga jangan dibiarkan. Jika dibiarkan, jumlah mereka akan cenderung bertambah. Padahal, ini sangat merugikan pejalan kaki dan pengguna lalu lintas.
Apalagi, Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) menuntut hal yang sama diberÂlakukan kepada sekitar 650.000 PKL yang ada di Jakarta. PKL di wilayah lain juga ingin keÂberadaannya dilegalkan.
"Karakter PKLkan tertib bila ada petugas. Saat tak ada, mereka akan kembali seenaknya. Kalau ini terjadi, ketertiban Ibu Kota terancam. Jakarta akan menjadi kota PKL. Apa kondisi seperti ini mau dibiarkan berlarut-larut di tempat lainnya? Apa ini ada diskresinya?" ungkap politisi Partai Hanura ini menyindir.
Seperti diketahui, Wakil GuÂbernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengakui PKL yang berÂjualan di atas trotoar Melawai, Jakarta Selatan, melanggar. Namun, dia akan menggunakan hak diskresi untuk tetap memÂperbolehkan para PKL tersebut berjualan. Sandi tetap meminta para PKL berjualan tidak sampai mengganggu hak pejalan kaki.
"Ada diskresi yang harus kami buat karena ini ada 75 lapangan kerja. Jika dikali dua, paling tidak ada 150 lapangan kerja yang kami ingin selamatkan di sini," kata Sandiaga, di Balai Kota DKI Jakarta.
Meski demikian, ada cara lain yang akan diusahakannya. Selain akan mendaftarkan menÂjadi peserta OK OCE, Sandiaga berencana menawarkan kepada pemilik gedung untuk menamÂpung para PKL yang berjualan di atas trotoar.
"Sebetulnya saya ingin tawarÂkan ke pemilik-pemilik gedung sih di sekitar situ, mau enggak menampung mereka," ujar poliÂtisi Partai Gerindra ini.
Sandi mengungkapkan, para PKL berjualan di trotoar karena banyak pembeli yang berasal dari karyawan gedung. SoalÂnya, gedung-gedung sekitar tak memiliki kantin untuk para karyawannya. "Konsumennya pekerja di gedung-gedung terseÂbut," katanya.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta Yani Wahyu mengungkapÂkan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) DKI Jakarta yang memiliki wewenang menata PKL. Dinas KUMKM akan melakukan pembinaan terhadap PKL Melawai.
Setelahnya, Dinas KUMKM akan mengeluarkan surat kepuÂtusan terkait PKL Melawai. IniÂlah yang menjadi acuan Satpol PP dalam melakukan tindakan. "Dinas KUMKM akan meninÂdaklanjuti apa yang dikatakan pimpinan kita dengan cara pemÂberdayaan," ujar Yani. ***
