Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dilaporkan ke polisi oleh Cyber Indonesia terkait kebijakan penutupan Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah menilai laporan tersebut menjadi penguat kebijakan Anies bermasalah.
"Adanya gugatan itu mencerminkan kebijakan Tanah Abang bermasalah yang tidak saja secara hukum tetapi juga bermasalah secara sosiologis. Artinya, kebijakan itu ada aturan yang dilanggar, tetapi juga merugikan masyarakat pada umum," tegasnya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (23/2).
Kata dia, selama ini Anies-Sandi selalu beretorika bahwa semua kebijakan yang mereka buat berpihak kepada wong cilik, misalkan pedagang kaki lima. Anies-Sandi menempatkan masyarkat wong cilik sebagai pihak yang harus dibela mati-matian meski harus melanggar banyak aturan dan tanpa payung hukum yang jelas.
Kebijakan itu justru dinilai Trubus sebagai upaya Anies-Sandi menempatkan masyarakat wong cilik sebagai tumbal politik untuk membumihanguskan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur-gubernur sebelumnya.
"Padahal kebijakan-kebijakan gubernur sebelumnya tidaklah salah sepenuhnya," sesalnya.
Buktinya, lanjut Trubus, ada banyak kebijakan sebelumnya yang justru membuat pedagang Tanah Abang lebih tertib, nyaman dan bermartabat.
"Berbeda dengan kebijajan Anis-Sandi, Masyarakat pedagang kaki lima bersenang hati karena merasa mendapat perlindungan dari gubernur, sehingga mereka liar tak terkendali. Namun dibalik itu semua sesungguhnya ada tangan-tangan politik dari para pengusaha kroni Anies-Sandi, Parpol pendukung, preman-preman politik penguasa Tanah Abang, yang mengeruk keuntungan dengan kebijakan itu," urainya.
Keuntungan dari kebijakan itu diakuinya tidak saja bersifat finansial, tetapi juga keuntungan bisnis dan politik. Orang-orang tersebut ditegaskannya tela berhasil mempengaruhi Anies-Sandi untuk keukeh bahwa kebijakan yang sudah mereka keluarkan adalah benar adanya.
"Ini tentu menyedihkan, karena kebijakan penataan Tanah Abang tidak murni untuk kepentingan masyarakat wong cilik, tapi lebih kepada kepentingan kroni-kroni pendukungnya," sesalnya lagi.
Dia menilai kebijakan itu juga hanya untuk mendulang popularitas Anies untuk maju ke kancah nasional, dalam hal ini Pilpres 2019. Apalagi dalam Pilkada DKI lalu, Anies-Sandi sudah mengantongi modal 58 persen suara warga Jakarta.
"Tetapi sesungguhnya Anies-Sandi telah bunuh diri dengan menelan pil pahit atas kebijakan yang tidak matang. Kebijakan itu justru kontraproduktif karena masyarakat menjadi kecewa, apatis, dan bahkan mencemooh atas kepemimpinannya di ibukota," ketusnya.
Terlebih, imbuhnya, dampak yang ditumbulkan kebijakan itu bisa dibilang cukup negatif. Terutama bagi masyarkat sekitar Tanah Abang, Kepolisian, sopir angkot, pengguna Jalan Jati Baru, dan lain-lain.
"Ini karena kemacetan parah dan kesemrawutan yang tak terkendali di sekitar Tanah Abang," pungkasnya.
[dem]
