Berita

Net

Nusantara

Banyak Kecelakaan Proyek Infrastruktur Jangan Dianggap Biasa

KAMIS, 22 FEBRUARI 2018 | 17:32 WIB | LAPORAN:

Banyaknya kecelakaan kerja dalam proyek infrastruktur harus menjadi perhatian pemerintah. Dalam lima bulan terakhir, sedikitnya terdapat delapan kecelakaan dalam proyek pembangunan infrastruktur.

Terbaru pada Selasa lalu (20/2) insiden ambruknya tiang girder pembangunan Tol Becakayu.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Reni Karlinawati mengatakan, seringnya kecelakaan kerja dalam proyek infrastruktur tidak bisa dianggap kejadian biasa karena telah memakan korban.


Dia mendukung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang menghentikan sementara seluruh proyek pembangunan tol dan jalan hingga menunggu kejelasan penyebab kecelakaan.

"Meski langkah ini dibilang terlambat namun penghentian sementara tersebut harus dipastikan apa penyebab dan bagaimana solusi atas kejadian tersebut," katanya kepada wartawan, Kamis (22/2).  

Reni mengaku pihaknya juga mendorong kepolisian untuk melakukan penyelidikan atas rentetan kecelakaan kerja dalam proyek infrastruktur secara komprehensif dan transparan. Jika terdapat aturan yang dilanggar, polisi diharapkan tidak segan memberi sanksi kepada siapa saja yang diketahui melanggar aturan dan prosedur standar (SOP), mulai soal pengaturan jam kerja, peralatan dan lain-lain.

"Rentetan kecelakaan kerja dalam pembangunan infrastruktur juga harus dipastikan bagaimana penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang menjadi amanat UU 1/1970 tentang Keselamatan Kerja, termasuk UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan," papar Reni.

Pihaknya juga mendukung penuh upaya pemerintah dalam pembangunan berbagai proyek infrastruktur. Pasalnya, pembangunan akan memberi efek positif bagi kesejahteraan rakyat.  

"Meski demikian faktor keselamatan pekerja harus menjadi nomor satu, prinsip safety first harus diutamakan," tegas Reni. [wah]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

Kasum TNI Buka Rakernas Taekwondo Indonesia 2026

Jumat, 17 April 2026 | 03:56

Gubernur Luthfi Ajak Kadin Berantas Kemiskinan Ekstrem di Jateng

Jumat, 17 April 2026 | 03:42

Halalbihalal dan Syal Palestina

Jumat, 17 April 2026 | 03:21

Soenarko Minta Prabowo Jangan Diam soal Kasus Ijazah Jokowi

Jumat, 17 April 2026 | 02:59

BGN Minta Pemprov Sulteng Gandeng Influencer Lokal Tangkal Hoax MBG

Jumat, 17 April 2026 | 02:49

Prabowo Jangan Lagi Pakai Orang Jokowi Buntut Penangkapan Ketua Ombudsman

Jumat, 17 April 2026 | 02:24

Penyidik Kejati Angkut Sejumlah Berkas Usai Geledah Kantor Dinas ESDM Jatim

Jumat, 17 April 2026 | 01:59

Aktivis dan Purnawirawan TNI Gelar Aksi di DPR soal Kasus Ijazah Jokowi

Jumat, 17 April 2026 | 01:45

Purbaya Anggap Santai Peringatan S&P: Defisit Kita Masih Terkendali

Jumat, 17 April 2026 | 01:25

Anak TK Pun Tidak Percaya Motif Pelaku Penyiraman Air Keras ke Andrie Yunus

Jumat, 17 April 2026 | 00:59

Selengkapnya