Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat mengajak seÂmua pihak untuk bersama-sama menciptakan kesejukan selama proses demokrasi di tanah paÂsundan tahun ini.
Sekretaris MUI Jabar Rafani Achar menolak politik uang dan isu SARA di Pilkada Jabar. Untuk menciptakan situasi konÂdusif ini, MUI Jabar menggelar diskusi 'Menolak Politik Uang dan SARA' di Pilkada Serentak dan Pilgub Jabar 2018, keÂmarin.
Hadir dalam pertemuan seÂjumlah pengurus MUI dan DKM (Dewan Kemakmuran Mesjid) di 27 kota/kabupaten di Jabar. Selain itu, hadir pula Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jabar Harminus Koto.
Menuut Rafmi kegiatan ini sebagai upaya dari MUI ikut menyukseskan pesta demokrasi lima tahunan ini. "Kita selenggarakan silaturahmi, ikhtiar mewujudkan kondisi kondusif dalam menghadapi pilgub. Kami inginkan terpanggil rasa tangÂgung jawab ciptakan kondisi baik," ungkap Rafani.
"Pilkada akan datang, diharapkan tidak diganggu isu SARA. Ini agar Pilgub Jabar bisa lahirkan pemimpin baik," tambahnya.
Rafani menambahkan, kegiatan diskusi ini sejatinyadihadiri empat pasangan calon yang maju Pilgub Jabar 2018. Tapi hanya cagub TB Hasanudin saja yang datang.
"Kami undang seluruh paslon. Tapi Alhamdulillahcuma satu datang (TB Hasanuddin)," pungkasnya.
Ketua Bawaslu Jabar Harminus Koto meningatkan praktik politik uang. "Larang menjanjiÂkan atau menerima imbalan lainÂnya secara langsung atau tidak langsung untuk memengaruhi pemilih," kata Harminus.
Selain itu, Harminus memberi gambaran kepada para penguÂrus MUI dan DKM mengenai bentuk pelanggaran kampanye. Salah satu jadi sorotan menÂgenai larangan kampanye di tempat ibadah, pendidikan dan politik uang.
Sebelumnya MUI Maluku Utara ((Malut) mengimbau masyarakat di daerah itu tidak mudah terhasur atau terprovokasi isu SARA, baik terkait Pilkada 2018 maupun kaÂsus di daerah lain.
"Apapun alasannya, masyarakat jangan mudah terprovokasi dengan isu SARA. Bisa jadi, isu SARA itu sengaja direkayasa pihak tertentu untuk menciptakan gesekan atau konfÂlik di masyarakat," kata Ketua Dewan Syuroh MUI Malut, Yamin Hadad.
Kalaupun isu SARA itu beÂnar adanya, masyarakat harus tetap bijak menyikapinya dan menyerahkan sepenuhnya keÂpada institusi berwenang untuk menanganinya sesuai dengan ketentuan hukum berlaku.
Yamin menyabutkan, keÂberagaman suku, agama, ras dan golongan di Malut harus diterima sebagai rahmat Tuhan Yang Maha Esa untuk saling menyayangi, melindungi dan menolong dalam semangat keÂbhinnekaan dan kesatuan.
Karena itu, lanjut Yamin, daÂlam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, termasuk dalam menghadapi Pilkada 2018, pengÂgunaan simbol suku, agama, ras dan golongan dalam upaya mendapatkan dukungan harus dihindari.
Sementara, Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie yakin isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) tidak akan terjadi di pilkada serentak tahun ini.
"Kalau kita lihat (Pilkada 2018) tidak meneruskan polariÂsasi yang telah terjadi di DKI. Artinya, isu SARA itu tidak akan meneruskan apa yang terjadi di DKI," kata Jimly di Kantor Sekretariat ICMI Pusat, Menteng, Jakarta, kemarin.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menjelasÂkan, untuk di Jabar saja terdapat empat pasangan calon kepada daerah. Koalisi partai di Pilgub Jabar tidak seperti di DKI.
"Saya rasa tidak perlu ditaÂkutkan sehingga penyerangan, penganiayaan terhadap tokoh-tokoh agama ini tidak berbandÂing lurus dengan kekhawatiran yang terjadi di Jakarta tempo hari," ujar Jimly.
Mantan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ini mengimbau agar masyarakat tidak tegang dan terlalu serius hadapi pilkada. Sebab, bila pasangan calon diusung tidak menang, tidak akan meninggalkanrasa kecewa mendalam.
"Nggak usah terlalu serius, kalau gagal kecewanya jangan berlama-lama, dua hari cukup lah. Ini harus dipahami, ini perÂmainan bernegara, maksud saya dalam artian positif memilih pemimpin," pesan Jimly. ***
