. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan enggan menanggapi lebih jauh Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) yang menduga telah terjadi pelanggaran terhadap UU Persaingan Usaha dalam tender pembangunan rumah susun DP 0 rupiah di Pondok Kelapa, Jakarta Timur.
Pemprov DKI dan PT Totalindo Eka Persada diduga telah menyalahi UU Persaingan Usaha No. 5/1995. Oleh sebab itu KAKI melaporkan Pemprov DKI ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Anies mengatakan bakal menanggapi lebih jauh soal itu setelah dirinya mempelajari pernyataan dari Ketua Umum KAKI Arifin Nurcahyono beberapa waktu lalu.
"Nanti saya pelajari komentar mereka," kilah Anies di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (21/2).
Tadi siang, lima orang anggota KAKI mendatangi KPPU untuk melaporkan dugaan pelanggaran tersebut.
Pembangunan rusun DP 0 rupiah Pondok Kelapa menggunakan lahan milik Pemprov DKI merupakan program kampanye Anies-Sandi.
Arifin Nurcahyono mengatakan bahwa selain Pemprov DKI, pihak yang juga akan dilaporkan PT Totalindo Eka Persada Totalindo. Pemprov DKI menunjuk perusahaan konstruksi yang baru saja melantai di Bursa Saham dengan kode saham TOPS ini sebagai kontraktor pembangunan rusun Pondok Kelapa.
"Patut diduga Dinas Perumahan Pemprov DKI mengarahkan kontraktor Totalindo. KPPU harus memeriksa proses penujukkannya," kata Arifin.
Totalindo sendiri memiliki track record yang tidak bagus dalam mengerjakan proyek-proyek Rusunawa milik Pemprov DKI pada periode kepemimpinan sebelumnya. Berdasarkan informasi yang dihimpun, perusahaan konsturuksi ini terlambat menyelesaikan proyek 41 tower Rusunawa.
Salah satu proyek mangkrak yang dikerjakan Totalindo adalah 14 tower Rusunawa Nagrak di Marunda, Jakarta Utara. Hingga pekan kedua Februari ini, pengerjaan rusunawa tersebut belum juga rampung padahal semestinya selesai pada 20 Desember 2017. Bahkan, berdasarkan informasi dari pekerjanya, kata Arif, kebutuhan Sanitair di proyek tower 1-5 rusun tersebut baru sekitar 50 persen yang dikerjakan.
"Karena itulah kami akan melaporkan Pemprov DKI Jakarta dan Totalindo ke KPPU," pungkasnya.
[rus]
