Kondisi Jakarta sebagai kota metropolitan dan ibu kota negara yang mengalami kepadatan penduduk berdampak salah satunya pada kemacetan lalu lintas parah. Sehingga perlu ada pembagian distribusi metropolitan dengan daerah-daerah sekitarnya.
Distribusi ekonomi bisa bergesar ke arah barat, timur juga selatan Jakarta. Salah satu yang paling siap di antaranya adalah kawasan Jonggol di Bogor yang diperuntukkan bagi kawasan kota mandiri dan siap menampung berbagai kegiatan perekonomian.
Presiden Komisaris Group Bukit Jonggol Asri Harry Tranggono mengatakan, kawasan Jonggol merupakan yang paling siap lahannya karena sudah memiliki regulasi yaitu Keppres 1/1997 yang meminta agar kantor kementerian dan lembaga dipindahkan ke Jonggol dengan maksud mengurangi beban dan tekanan terhadap Jakarta.
"Ini salah satu opsi yang mungkin masih bisa di-review kembali, mengingat pada saat itu keputusan tersebut cukup banyak studi pendukungnya," katanya dalam seminar 'Menatap Masa Depan Jakarta' yang diselenggarakan Perhimpunan Studi Pengembangan Wilayah di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (21/2).
Menurut Tranggono, kawasan kota mandiri yang ditetapkan dalam Keppres 1/1997 tersebut, kawasan Jonggol akan dibangun sebuah kota mandiri dengan luas 30 ribu hektare. Di mana, peruntukkan 15 ribu hektare kawasan terbuka hijau dan sisanya untuk hunian.
"Sampai saat ini dari 15 ribu hektare tersebut, kami sudah 60 persen lahan dikuasai untuk dijadikan sebagai kota mandiri," ujarnya.
Tranggono mengatakan, dari 15 ribu hektare itu bisa dikembangkan pusat pemerintahan, kawasan komersial, hunian, hotel dan lain-lain. Lahan di Jonggol sebanyak 99 persen sudah dikuasai Bukit Sentul City untuk dikembangkan sebagai kota mandiri.
"Kami usulkan lembaga-lembaga non teknis dan yang bersifat tidak vital bisa dipindahkan ke kawasan Jonggol. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kepadatan Jakarta dan juga distribusi kota-kota baru," katanya.
Pihak perusahaan sudah menyiapkan lahan. Pada tahap pertama, Group Bukit Jonggol Asri bekerja sama dengan Perum Perumnas untuk membangun rumah subsidi sebanyak 5000 unit, dan akan membangun 2000-3000 unit rumah tapak di Jonggol.
Diperkirakan, investasi awal untuk pembangunan kota mandiri Jonggol mencapai Rp 10 triliun dan bisa dikembangkan sampai 10 tahun ke depan.
"Kalau kota mandiri perencanaan jangka panjang, di atas 10 tahun. Nanti ada rumah landed, vertikal dan lainnya," ungkap Tranggono.
Selain itu, kawasan Jonggol juga bisa menyediakan hunian bagi para pegawai negeri sipil dan lainnya karena lahan yang cukup luas. Karena itu, tidak salah bila Jonggol bisa menjadi alternatif untuk pemindahan kantor pemerintahan.
"Infrastruktur juga sudah bagus dan menjadi alternatif untuk jalur ke arah wisata puncak dua," beber Tranggono.
Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Hari Gani menambahkan, sampai saat ini pengembang sudah banyak melakukan pembangunan kota baru di Jabodetabek, bahkan beberapa kota di Indonesia. Di kawasan Jabodetabek, pengembang yang tergabung dalam REI sudah mencetuskan 35 kota baru, salah satunya yang sekarang dikembangkan adalah kawasan Maja, Banten.
"Sudah banyak REI membangun kota-kota baru, mulai dari Serpong, Maja, Cikarang. Bahkan sekarang juga ada Bogor seperti di Jonggol," ujarnya.
Lanjut Gani, pusat pemerintahan tidak harus fokus di Jakarta tetapi bisa disebar ke beberapa titik di kawasan Jabodetabek. Hal itu juga untuk mengurangi beban berat Jakarta.
"Bisa ke Maja, bisa juga kita kembangkan ke Jonggol, kan dulu sudah ada keppresnya. Bisa juga ke arah Cikarang," imbuhnya.
[wah]
