Kecelakaan kerja dalam tahap konstruksi kembali terjadi. Terbaru adalah runtuhnya pierhead salah satu tiang/kolom Jalan Tol Becakayu pukul 03.00 WIB, Selasa dini hari (20/2) yang mengakibatkan tujuh pekerja menjadi korban.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo mengungkapkan keprihatinan atas kejadian tersebut dan mendesak pemerintah untuk memprioritaskan penanganan korban yang semuanya adalah pekerja proyek. Selanjutnya agar pemerintah melalui Komite Keselamatan Konstruksi atau panel ahli untuk segera mengusut dan menjelaskan apa yang terjadi.
"Ada sinyalemen bahwa target pemerintah membangun infrastruktur di seluruh Indonesia sepertinya tidak diikuti dengan kesiapan semua elemen dalam mencapai hal tersebut. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah kecelakaan masa konstruksi dalam enam bulan terakhir," katanya kepada wartawan di Jakarta.
Sigit menjelaskan, insiden yang terjadi antara lain dua unit crane yang jatuh dan mengenai sejumlah rumah pada Proyek Light Rail Transit (LRT) di Palembang (Agustus 2017), badan jembatan penyeberangan orang yang jatuh menimpa pekerja pada proyek Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (September 2017) dan girder yang jatuh di proyek Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo (Oktober 2017).
Selanjutnya, jatuhnya crane di Jalan Tol Jakarta-Cikampek (November 2017), ambruknya girder saat akan dipasang di proyek Tol Pemalang-Batang (Desember 2017), robohnya konstruksi proyek LRT di Pulogadung (Januari 2018), dan ambruknya crane pengangkut beton pada proyek Double Double Track (DDT) di Jatinegara (Februari 2018).
"Longsornya terowongan di Jalan Perimeter Selatan Bandara Soekarno-Hatta sebenarnya bukanlah kecelakaan kerja karena terowongan itu sudah selesai dikerjakan dan telah digunakan untuk umum. Akan tetapi kejadian tersebut menjadi sorotan karena ambrolnya dinding penahan tanah menimbun pengendara yang lewat, bersamaan dengan hujan deras," jelas Sigit.
Atas berulangnya kasus serupa selama enam bulan terakhir, Komisi V meminta pemerintah secara tegas memberikan sanksi dan melakukan evaluasi terhadap konsultan pengawas dan kontraktor pelaksana.
"Menimbang bahaya yang terjadi akibat kejar tayang proyek infrastruktur ini, Komisi V merencanakan untuk mengagendakan rapat untuk membahas meskipun saat ini sedang reses," kata Sigit.
Terakhir, dia mendesak Kementerian PUPR melalui Komite Keselamatan Konstruksi untuk segera menuntaskan audit pembangunan infrastruktur yang sedang berlangsung di seluruh Indonesia.
"Perlu ada audit keandalan konstruksi dan keselamatan kerja di BUMN yang banyak menangani jalan tol seperti Waskita Karya di Jawa dan Hutama karya di Sumatera," tegas Sigit.
[wah]
