Uang suap yang akan diberikan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah kepada anggota DPRD Lampung Tengah disamarkan menggunakan kode cheese alias keju.
Hal itu diutarakan Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis malam (15/2).
Kode tersebut muncul dari sejumlah komunikasi terkait permintaan persetujuan pihak DPRD Lampung Tengah supaya bisa menandatangani pengajuan pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp300 miliar.
"Dalam komunikasi muncul kode cheese atau keju sebagai sandi untuk sejumlah uang yang dipersyaratkan agar pihak DPRD menandatangai surat tersebut," jelasnya.
Syarif mengatakan, ada permintaan uang sekitar Rp 1 miliar dari pihak DPRD Lampung Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah terkait pengajuan pinjaman dana daerah sebesar Rp 300 miliar kepada BUMN di bawah Kementerian Keuangan tersebut.
Menurutnya, guna mendapat pinjaman daerah dari PT SMI dibutuhkan surat pernyataan yang disetujui dan ditandatangani bersama antara DPRD Lampung Tengah sebagai persyaratan Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT SMI.
Pinjaman sebesar Rp 300 miliar akan digunakan untuk pembangunan proyek infrastruktur yang akan dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Tengah.
"Diduga atas arahan Bupati, dana tersebut diperoleh dari kontraktor sebesar Rp 900 juta. Sedangkan yang Rp 100 juta untuk menggenapkan menjadi Rp 1 miliar berasal dari Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah," demikian Syarif.
Kasus dugaan suap itu terbongkar lewat operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK sejak kemarin sampai hari ini. Ada sekitar 19 orang yang ditangkap di tiga lokasi yakni Jakarta, Bandar Lampung, dan Lampung Tengah. Dari operasi senyap itu, tim KPK turut mengamankan uang sejumlah Rp 1,16 miliar.
Setelah dilakukan pemeriksaan, KPK baru menetapkan tiga tersangka. Mereka adalah Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J. Natalis Sinaga, anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto, dan Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman.
[wah]
