. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman menegaskan bahwa KPU harus menyelenggarakan pemilu secara efektif dan efisien. Selain itu, harus memenuhi unsur tepat jumlah, tepat jenis, dan tepat waktu, serta tepat sasaran.
Hal tersebut ditegaskan Arief di depan 548 operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dari 34 KPU provinsi dan 514 KPU kabupaten/kota seluruh Indonesia, di Kota Surabaya, Jawa Timur, Senin (12/2).
"Pemilu itu harus efektif dan efisien, bukan mahal. Untuk itu, kita harus pastikan seluruh daftar pengadaan barang/jasa untuk pemilu 2019 sudah dimasukkan ke dalam SIRUP, sehingga semua orang mengetahuinya," ujar Arief saat memberi pengarahan dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) E-Procurement yaitu SIRUP dan E-Tendering pengadaan logistik Pemilu 2019.
KPU sudah mengumpulkan 154 perusahaan penyedia barang/jasa logistik pemilu, dan pada kesempatan tersebut KPU juga mengundang KPK, Kejaksaan, Kepolisian, LKPP, dan PPATK, tambah Arief. Tujuannya untuk mewujudkan pengadaan logistik pemilu yang efektif dan efisien.
"KPU tidak main-main dalam urusan logistik pemilu, dan kesempatan tersebut juga menegaskan bahwa KPU tidak mau bersentuhan dengan uang logistik," tegas Arief yang sebelum menjabat sebagai Ketua KPU RI juga pernah membidangi Divisi Logistik di KPU RI.
Senada dengan ketua KPU seperti dlansir dari laman KPU, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU RI Arif Rahman Hakim juga menekankan pentingnya pengisian SIRUP ini sebagai transparansi kepada publik, dan juga bagi para penyedia barang/jasa pemilu.
"Publikasi SIRUP ini juga bermanfaat untuk menekan cost pengadaan, karena penyedia barang/jasa sejak awal sudah bisa langsung mengetahui informasi apa saja yang dibutuhkan KPU dalam pengadaan logistik pemilu 2019," tutur Arif.
Arif juga menjelaskan, jika penyedia barang/jasa sudah mendapatkan informasi tersebut, maka mereka sudah bisa mempersiapkan diri sejak awal dan biaya produksi bisa turun. Hal tersebut dapat membantu KPU mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.
[rus]
