Berita

Amir Hamzah/Net

Nusantara

Rp 20 Triliun, Dana Siluman Pengembang Muluskan Reklamasi Jakarta

RABU, 07 FEBRUARI 2018 | 02:47 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

. Pengembang mengucurkan dana siluman untuk memuluskan proyek reklamasi di teluk Jakarta. Total dana yang sudah dikucurkan hampir tiga kali lipat dana bailout Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun.

"Duit Rp 20 triliun sudah dikeluarkan pengembang sejak Pilpres 2014 sampai sekarang. Makanya mereka mati-matian berusaha agar proyek reklamasi tidak dibatalkan Gubernur Anis Baswedan," kata Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (6/2).

Amir mengungkapkan, duit siluman dari pengembang tersebut diantaranya digunakan untuk menyuap mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi yang ditangani KPK.


Kasus suap pembahasan dua raperda reklamasi Teluk Jakarta itu juga menyeret Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja, dan karyawan PT Agung Podomoro Triananda Prihantoro.

Terkait kasus suap reklamasi, lanjut Amir, berdasarkan keterangan tiga terdakwa terungkap ada keterlibatan anggota DPRD lain dan pejabat Pemprov DKI. Sementara itu pimpinan KPK sempat menyebutkan bakal ada tersangka baru dalam kasus ini.

"Sekarang momentum Gubernur Anies untuk mendorong KPK untuk menuntaskan kasus suap reklamasi itu," ujar Amir.

Disisi lain, kata Amir, publik juga sedang menunggu rampungnya penggodokan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2018-2022.

Salah satu yang ditunggu adalah masalah reklamasi Teluk Jakarta. Apakah Anies-Sandi konsisten untuk membatalkan reklamasi sesuai janji kampanyenya pada Pilgub 2017 lalu.

Amir menilai sebenarnya soal reklamasi bukan semata dilanjutkan atau tidak. Melainkan terkait dengan tata ruang Pantai Utara Jakarta dan pengembangan kawasan strategis pantai ibukota negara.

"Hal lain yang perlu dicermati soal perkembangan geopolitik. Sehingga diperlukan kehati-hatian.Sikap yang bersifat sentrifugal. Sehingga bisa menyeimbangkan kepentingan nasional dengan pengaruh perkembangan geopolitik dan geostrategi," pungkas Amir.[dem] 

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya