Berita

Tito Karnavian/net

Politik

Stop "Goreng" Pidato Kapolri Buat Kepentingan Politik

JUMAT, 02 FEBRUARI 2018 | 15:37 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Kutipan pidato Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian yang isinya menyebut Ormas Islam selain Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah tidak pro NKRI, jangan lagi "digoreng" untuk kepentingan politik.

Pidato itu terjadi kala Tito berkunjung ke Pondok Pesantren Annwawi, Serang, Banten, asuhan Ketua Majelis Ulama Indonesia, KH. Ma'ruf Amin, pada Februari 2017. Rekamannya dalam bentuk video pun viral dan dipergunjingkan banyak orang.

"Kapolri sudah memberi klarifikasi langsung kepada ulama dari berbagai ormas Islam dan juga dengan berbesar hati meminta maaf pada umat Islam," kata Sekretaris Jenderal Jaringan Muda Nahdlatul Ulama (JMNU) M. Adnan Rara Sina, kepada wartawan melalui surat elektronik, Jumat (2/2)/


Bahkan, Kapolri tetap mengklarifikasi isu negatif tersebut walau tahu video tersebut diedit dari durasi 26 menit menjadi hanya 2 menit.

"Sehingga secara konteks isi pidatonya menjadi bias dari maksud sebenarnya," ujar Adnan.

Menurut Adnan, Jenderal Tito dalam klarifikasinya kepada para ulama, tidak bermaksud menyinggung Ormas Islam. Konteks pernyataannya sebetulnya mengarah kepada kelompok-kelompok "takfiri" yang anti NKRI dalam rangka menghadapi radikalisme, isu-isu khilafah, dan juga terorisme transnasional seperti ISIS.

"Sehingga persoalan ini tak perlu lagi diperpanjang dan membuat buat gaduh hanya untuk kepentingan politik sempit dan sektarian di tahun politik ini," tegas Adnan.

Masih menurut Adnan, sebetulnya Kapolri bisa saja mengusut pelaku pengedit dan penyebar video tersebut. Namun, untuk menghindari kegaduhan lebih jauh,  Tito memilih tak memperpanjang masalah.

"Kita apresiasi Kapolri untuk tidak mempersoalkan kembali, mari kita rajut ukhuwah dan persatuan bangsa menghadapi tantangan radikalisme, neoliberalisasi dan ideologi takfiri trans internasional yang mencoba memanfaatkan situasi," pungkas Adnan. [ald]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Gus Lilur Ungkap Pencatutan Nama Prabowo di Muktamar NU, Duit Ratusan Miliar Diduga Mengalir

Minggu, 27 September 2026 | 22:06

DIM RUU Ketenagakerjaan Membengkak

Minggu, 27 September 2026 | 20:53

Semarak Diwali Mulai Terasa di Jakarta Lewat Diwali Bazaar 2026

Minggu, 27 September 2026 | 20:30

Syarat Capres Didukung Minimal Dua Fraksi Bisa Mengunci Suara Rakyat

Minggu, 27 September 2026 | 19:52

Ustaz Das’ad Latif Ajak Warga Hidup Sesuai Kemampuan

Minggu, 27 September 2026 | 19:31

Di Malaysia, Utusan MUI Sampaikan Pesan Kemerdekaan untuk Palestina

Minggu, 27 September 2026 | 19:17

DPD Geram, Buku Memburu Muhammad Diduga Lecehkan Agama Islam

Minggu, 27 September 2026 | 18:50

Setelah Viral, Dishub Sidak Tarif Valet di Jaksel

Minggu, 27 September 2026 | 18:31

Mantan Bendahara PPP Habil Marati Wafat

Minggu, 27 September 2026 | 18:17

Dugaan Penyelewengan Bantuan Kemanusiaan di Kamp Tindouf Mencuat

Minggu, 27 September 2026 | 17:41

Selengkapnya