Berita

Tito Karnavian/net

Politik

Stop "Goreng" Pidato Kapolri Buat Kepentingan Politik

JUMAT, 02 FEBRUARI 2018 | 15:37 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Kutipan pidato Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian yang isinya menyebut Ormas Islam selain Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah tidak pro NKRI, jangan lagi "digoreng" untuk kepentingan politik.

Pidato itu terjadi kala Tito berkunjung ke Pondok Pesantren Annwawi, Serang, Banten, asuhan Ketua Majelis Ulama Indonesia, KH. Ma'ruf Amin, pada Februari 2017. Rekamannya dalam bentuk video pun viral dan dipergunjingkan banyak orang.

"Kapolri sudah memberi klarifikasi langsung kepada ulama dari berbagai ormas Islam dan juga dengan berbesar hati meminta maaf pada umat Islam," kata Sekretaris Jenderal Jaringan Muda Nahdlatul Ulama (JMNU) M. Adnan Rara Sina, kepada wartawan melalui surat elektronik, Jumat (2/2)/


Bahkan, Kapolri tetap mengklarifikasi isu negatif tersebut walau tahu video tersebut diedit dari durasi 26 menit menjadi hanya 2 menit.

"Sehingga secara konteks isi pidatonya menjadi bias dari maksud sebenarnya," ujar Adnan.

Menurut Adnan, Jenderal Tito dalam klarifikasinya kepada para ulama, tidak bermaksud menyinggung Ormas Islam. Konteks pernyataannya sebetulnya mengarah kepada kelompok-kelompok "takfiri" yang anti NKRI dalam rangka menghadapi radikalisme, isu-isu khilafah, dan juga terorisme transnasional seperti ISIS.

"Sehingga persoalan ini tak perlu lagi diperpanjang dan membuat buat gaduh hanya untuk kepentingan politik sempit dan sektarian di tahun politik ini," tegas Adnan.

Masih menurut Adnan, sebetulnya Kapolri bisa saja mengusut pelaku pengedit dan penyebar video tersebut. Namun, untuk menghindari kegaduhan lebih jauh,  Tito memilih tak memperpanjang masalah.

"Kita apresiasi Kapolri untuk tidak mempersoalkan kembali, mari kita rajut ukhuwah dan persatuan bangsa menghadapi tantangan radikalisme, neoliberalisasi dan ideologi takfiri trans internasional yang mencoba memanfaatkan situasi," pungkas Adnan. [ald]

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Negara Hadir, Penanganan Gempa NTT Dilakukan Cepat dan Terkoordinasi

Minggu, 16 Agustus 2026 | 00:26

Legislator PDIP Anggap Semu Keberhasilan Swasembada Pangan Pemerintah

Minggu, 16 Agustus 2026 | 00:18

Anggota PJ91 Gelar Plogging di Lapangan Utama Jamnas 2026

Minggu, 16 Agustus 2026 | 00:01

Dinamika Internal Organisasi Jelang Muktamar NU Makin Panas

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 23:46

HNI Berkontribusi dalam Gerakan Perekonomian dan Serap Tenaga Kerja

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 23:38

Program Prabowo Perkuat Layanan Kesehatan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 23:23

Tantangan Membangun Sistem Pertahanan Udara Nasional

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 23:00

Transformasi BRI Tuai Pengakuan Global

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 22:52

Dampak Gempa NTT, Wings Air Batalkan 8 Penerbangan di Ende

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 22:28

Pemerintah Kerahkan Personel Gabungan ke Daerah Terdampak Gempa NTT

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 21:50

Selengkapnya