Berita

Foto/Net

Hukum

Ini Faktor Daerah Jadi Rawan Konflik Pilkada Versi Polri

SELASA, 16 JANUARI 2018 | 04:18 WIB | LAPORAN:

Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menganaliais sejumlah daerah rawan konflik dalam pelaksanaan Pilkada 2018.

Kapolri Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian menjelaskan jika dilihat dari peta politik, salah satu faktor yang membuat daerah rawan konflik yakni adanya calon kepala daerah dari partai oposisi melawan cakada dari partai pendukung pemerintah.

Menurut Tito, jika partai oposisi berkoalisi dengan partai pro pemerintah hal itu dapat memberi keuntungan di segi keamanan. Artinya kemungkinan gesekan antar kedua partai pendukung semakin kecil.


"Tempat yang ada head to head dan di situ partai pendukung melawan partai oposisi, itu masuk daerah yang menjadi atensi," kata Tito di gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (15/1).

Lebih lanjut Tito mengatakan saat ini daerah yang masuk dalam kategori rawan konflik Pilkada yakni Kalimantan Barat dan Papua. Hal ini lantaran calon dari partai oposisi bakal bersaing dengan calon dari partai pro pemerintah.

Namun demikian, Tito mengatakan pihaknya telah membuat sejumlah strategi agar potensi konflik tidak terjadi. Personel kepolisian juga telah disiapkan, jika kurang TNI akan ikut membantu mengamankan tahapan Pilkada.

"Kalau kurang saya peritahkan jajaran polri untuk menambah kekuatan, Panglima TNI juga bantu solusi tambahan dari TNI," ujar Tito. [nes]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya