Berita

Muhammadiyah/RMOL

Nusantara

Di Markas Muhammadiyah, Emil Salim Dikukuhkan Jadi Bapak Lingkungan Indonesia

MINGGU, 24 DESEMBER 2017 | 02:27 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia (PERWAKU), bekerjasama dengan Majelis Lingkungan Hidup (MLH) Pimpinan Pusat (PP) Muhamadiyah menggelar refleksi Akhir Tahun mengenai Lingkungan Hidup di Kantor Pusat PP Muhammadiyah, Menteng Raya, Jakarta Pusat.

Ketua MLH PP Muhammadiyah, Muhjidin mengatakan perubahan iklim global yang ekstreem hampir terjadi diseluruh dunia juga menimpa Indonesia. Untuk itu dihimbau kepada masyarakat hati hati menjalani aktifitasnya.

Adanya perubahan iklim ekstrem tersebut dan banyaknya bencana akhir-akhir ini, PERWAKU dan MLH PP Muhammadiyah menghimbau agar pemerintah untuk lebih meningkatkan kewaspadaan dan penanganan terhadap bencana alam atau manajemen bencana alam.


"Kami memandang pentingnya seluruh elemen bangsa Indonesia baik pemerintah, swasta, ormas, NGO dan masyarakat untuk kembali menggalakkkan Hutan Mangrove dan Gambut di Indonesia sebagai bagian dari penyelamatan Lingkungan Global," kata Muhjidin, Sabtu (23/12).

Menurut dia, masih banyak terdapat silang kepentingan antara pembangunan dan
penyelamatan Sumber Daya Alam dibeberapa tempat yang mengakitbatkan kerusakan lingkungan, konflik sosial dan menyiahkan persoalan hukum. Maraknya pembangunan yang bersilangan terhadap lingkungan sebaiknya telah melalui Kajian Lingkungan Hidup stratejik sehingga memperkecil dampak kerusakan lingkungan serta menghentikan segala kelanjutannya.

Muhjidin menambahkan, kegiatan perkebunan, pertambangan, reklamasi, apartemen ataupun pembangunan infrastruktur tidak boleh merusak tatanan sosial masyarakat lokal serta melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat lokal.

Selain itu, Muhjidin mengatakan penyelesaian konflik sosial yang berujung pada “kriminalisasi” masyarakat lokal segera dihentikan dan berupaya mencari solusi terkait permasalahan tersebut.

"Pada tahun 2017 di data kami terdapat 98 korban tersebar di 16 Provinsi," ungkap Muhjidin.

Untuk itu, penegakan hukum terkait kasus lingkungan hendaknya benar-benar
berlandaskan pada penyelamatan lingkungan dan keadilan bukan pada kepentingan koorporasi. Untuk itu diperlukan penegak hukum yang paham mengenai Lingkungan secara mendalam dan menyeluruh. Muhjidin menekankan pengelolaan Sumber Daya Alam oleh koorporasi yang tidak memberikan dampak perekonomian negara, segera dibekukan dan mencabut izin usahanya.

Terakhir, Muhjidin mengungkapkan jika PERWAKU dan MLH PP Muhammadiyah yang juga disaksikan penggiat Lingkungan Walhi, penggiat Lingkungan berbasis kampus UI, UGM, UNS, UMY, UMJ dan UNJ mendeklarasikan Prof. Dr. Emil salim sebagai Bapak Lingkungan Indonesia.

Hadir pada acara tersebut diantaranya Ketua PP. Muhammadiyah Hajriyanto Thohary, Emil salim (Dewan pendiri Perwaku), Hasroel Thayyeb (Peneliti LIPI/Dewan pakar Perwaku), Raldy Hendro Koestoer (dewan pakar Perwaku), San Afri Awan (KLHK), Andi Yuliani (Komisi VII DPR RI), Dian Patria (Litbang GNP SDA KPK), Nur Hidayati (WALHI), Emil Budianto (direktur Sekolah Lingkungan UI). [san]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Budi Arie Bakal Dipolisikan soal Ucapan Percepatan Pemilu 2029

Senin, 07 September 2026 | 22:28

Teluk Bayur: Jangan Membangun Aset Tanpa Kargo

Senin, 07 September 2026 | 22:10

PLTP Gunung Ungaran Miliki Sejumlah Manfaat, Eksplorasi Layak Dilanjutkan

Senin, 07 September 2026 | 21:55

Purbaya Tak Ambil Pusing Pramono Ngotot Terbitkan Obligasi DKI Rp5,2 Triliun

Senin, 07 September 2026 | 21:35

BRI dan Serikat Pekerja BRI Tandatangani PKB 2026-2028

Senin, 07 September 2026 | 21:28

Wakapolri Minta Kecakapan Personel dalam Penanganan Bencana dan Konflik Sosial

Senin, 07 September 2026 | 21:15

Dua Pimpinan DPRD Kota Bengkulu Kompak Mangkir Panggilan KPK

Senin, 07 September 2026 | 20:50

Prabowo Instruksikan BRI dan BSI Siapkan Rekening untuk Masyarakat

Senin, 07 September 2026 | 20:48

OJK Tegaskan Tak Ada Ruang bagi Pelanggaran Keterbukaan Informasi

Senin, 07 September 2026 | 20:46

Pemerintah Siapkan OMC Atasi Sebaran Abu Anak Krakatau di Empat Provinsi

Senin, 07 September 2026 | 20:31

Selengkapnya