Berita

Foto/Net

Hukum

Bareskrim Berharap Kasus Kondensat Bisa Maju Ke Meja Hijau

KAMIS, 21 DESEMBER 2017 | 17:48 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Bareskrim Polri berharap kasus korupsi penjualan kondensat milik negara antara PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI) dan BP Migas bisa disidangkan. Sejauh ini kasus yang menyeret tiga tersangka itu mangkrak hampir dua tahun di Kejagung.

Kabareskrim, Komjen Ari Dono Sukmanto menjelaskan dalam proses penyidikan kasus tersebut pihaknya sempat terjadi perdebatan mengenai kerugian negara. Di sisi lain Kejagung juga menyarankan agar kasus tersebut dibawa ke perdata sementara, polri telah menemukan tindak pidana korupsi.

Menurut Ari, dirinya telah mengikuti kasus tersebut saat menjabat sebagai Wakabareskrim. Saat itu pun pihaknya mengalami perdebatan panjang dalam ekspos kasus bersama Kejagung.


"Waktu itu kami menghitung total lost disana (kejagung) ada penghitungan beda. Ya salah satu diantaranya itu (kejagung mengarahkan keperdata)," ujar Ari di gedung Bareskrim, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (21/12).

Lebih lanjut Ari menengaskan pada prinsipnya Polri sangat berharap kasus ini bisa masuk ke meja hijau sebab dalam proses penyidikan Polri sudah serius untuk mengungkap kasus yang diduga merugikan negara sebesar Rp 38 triliun.

"Di Kejagung cukup alot diakusi, kita masih ada beberapa kekurangan. Sekarang berkas perkara ada di Kejaksaan, masih dalam pemeriksaan kejaksaan. Tunggu saja mudah-mudahan sudah dianggap cukup," jelas Ari.

Dalam kasus ini Polri menetapka tiga tersangka yakni mantan Kepala BP Migas Raden Priyono, mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas Djoko Harsono, dan eks Direktur Utama TPPI Honggo Wendratno. [nes]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya