Berita

Nusantara

Penambang Di Poboya Diminta Terus Sosialisasikan Bahaya Merkuri

KAMIS, 21 DESEMBER 2017 | 15:53 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pengelolaan tambang emas yang dilakukan PT Citra Palu Minerals (CPM) di Poboya, Palu, Sulawesi Tengah menuai apresiasi dari DPR.

Wakil Ketua Komisi VII Satya Widya Yudha menyebut bahwa penambangan yang dilakukan perusahaan itu sudah memperhitungkan kesinambungan bisnis dan kelestarian lingkungan. Salah satunya dengan meminimalisir penggunaan merkuri.

"Iya itu, mengurangi penggunaan merkuri," ujarnya di Jakarta, Kamis (22/12).


Satya menyebut bahwa perusahaan itu juga telah melakukan sosialisasi mengenai bahaya merkuri dengan baik. Namun begitu, dia tetap meminta agar sosialisasi dan edukasi tetap dilakukan. Sehingga petambang rakyat dan warga sekitar juga punya kesadaran sama dalam melestarikan lingkungan.

"Kami minta sosialisasi tetap dilakukan dan korporasi menggandeng petambang rakyat," katanya.

Sementara itu, Supervisor Corporate Social Responsibility PT CPM Sarifudin Nadjun menjelaskan, pihaknya telah memberikan pemaparan mengenai masterplan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) kepada Dinas ESDM Sulteng terkait penambangan di Poboya.

Pemaparan dilakukan guna memenuhi syarat dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 660/576/ILH/DPMPTSP/2017 tentang Izin Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Penambangan dan Pengolahan Emas di Blok I Poboya Provinsi Sulawesi Tengah, serta Peraturan Menteri ESDM 41/2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.  

Lanjut Sarifudin, pelaksanaan program PPM sudah melalui berbagai proses seperti sosialisasi, konsolidasi, kristalisasi, sinergitas dan ekspansi.

Menurutnya, ada lima bidang yang menjadi pilar utama dari program tersebut, seperti kesehatan dan pendidikan, kemandirian ekonomi, sosial budaya dan lingkungan, dan infrastruktur.

"Termasuk pilar kelembagaan komunitas masyarakat," tutupnya. [wah]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

35 Ribu Loker Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Dibuka, Status BUMN

Kamis, 16 April 2026 | 08:14

Wall Street Melejit: S&P 500 dan Nasdaq Cetak Rekor Baru

Kamis, 16 April 2026 | 08:12

Danantara Gandakan Investasi di Timur Tengah, Fokus pada Ketahanan Energi

Kamis, 16 April 2026 | 07:55

Emas Tergelincir di Tengah Redanya Ketegangan Timur Tengah

Kamis, 16 April 2026 | 07:35

Peringkat Utang Asia Tenggara di Ujung Tanduk, Indonesia Paling Rentan

Kamis, 16 April 2026 | 07:20

Bursa Eropa: Indeks STOXX 600 di Zona Merah, Sektor Luxury Brand Terpukul

Kamis, 16 April 2026 | 07:07

Balai K3 Harus Cegah Kecelakaan Kerja Semaksimal Mungkin

Kamis, 16 April 2026 | 06:53

BGN Gandeng Bobon Santoso Gelar Masak Besar MBG

Kamis, 16 April 2026 | 06:25

Kemelut Timur Tengah: Siapa Keras Kepala?

Kamis, 16 April 2026 | 05:59

Polisi Ciduk Tiga Remaja Terlibat Tawuran, Satu Positif Sabu

Kamis, 16 April 2026 | 05:45

Selengkapnya