Berita

Foto/Net

Nusantara

Tanpa Penguatan SDM, Infrastruktur Papua Tidak Banyak Berguna

KAMIS, 21 DESEMBER 2017 | 12:58 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

. Pembangun infrastruktur di Papua mengalami banyak kemajuan selama pemerintahan Jokowi-JK. Akses transportasi yang dibuka, baik darat, laut maupun udara, telah memudahkan akses mobilitas masyarakat Papua.

Mobilitas yang semakin mudah ini diyakini Ketua DPRD Kabupaten Maybrat, Papuan, Ferdinando Solossa akan membuka peluang peningkatan kesejahteraan di tanah Papua.

"Rakyat Papua sekarang ini sudah merasakan hadirnya pemerintah di sana, dimana selain akses yang makin terbuka, juga normalisasi harga kebutuhan pokok dan BBM," urainya dalam diskusi bertajuk 'Sosialisasi Pembangunan Pemerintah di Papua' di Gedung Dakwah PP Muhammadiyah, Rabu kemarin (20/12).


Perwakilan dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) yang hadir dalam acara itu, Wawan Fahrudin menjelaskan bahwa perhatian pada pembangunan di Papua merupakan bagian dari upaya implementasi nilai-nilai Pancasila.

"Terutama pengalaman sila kelima dan dalam rangka penguatan sila ketiga, persatuan Indonesia," singkat tenaga madya UKP-PIP itu dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Kamis (21/12).

Sementara itu seperti dilansir dari KantorBeritaPemilu.com, Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Ali Muthohirin menilai bahwa percepatan infrastruktur di Papua akan menjadi hal yang percuma jika tidak dibarengi dengan penguatan sumber daya manusia (SDM) warga Papua.

Atas alasan itu ia berharap agar pembangunan yang pesat itu diimbangi dengan pembangunan manusia, utamanya orang Papua asli.

"Pembangunan infrastruktur tanpa dibarengi dengan pembangunan supra struktur-pembangunan SDM-akan tidak banyak berguna. Penguasaan teknologi dan ilmu pengetahuan yang disertai dengan integritas dan moralitas menjadi faktor yang penting untuk mengejar ketertinggalan Papua dengan daerah-daerah lain di Indonesia," tutupnya. [rus]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

35 Ribu Loker Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Dibuka, Status BUMN

Kamis, 16 April 2026 | 08:14

Wall Street Melejit: S&P 500 dan Nasdaq Cetak Rekor Baru

Kamis, 16 April 2026 | 08:12

Danantara Gandakan Investasi di Timur Tengah, Fokus pada Ketahanan Energi

Kamis, 16 April 2026 | 07:55

Emas Tergelincir di Tengah Redanya Ketegangan Timur Tengah

Kamis, 16 April 2026 | 07:35

Peringkat Utang Asia Tenggara di Ujung Tanduk, Indonesia Paling Rentan

Kamis, 16 April 2026 | 07:20

Bursa Eropa: Indeks STOXX 600 di Zona Merah, Sektor Luxury Brand Terpukul

Kamis, 16 April 2026 | 07:07

Balai K3 Harus Cegah Kecelakaan Kerja Semaksimal Mungkin

Kamis, 16 April 2026 | 06:53

BGN Gandeng Bobon Santoso Gelar Masak Besar MBG

Kamis, 16 April 2026 | 06:25

Kemelut Timur Tengah: Siapa Keras Kepala?

Kamis, 16 April 2026 | 05:59

Polisi Ciduk Tiga Remaja Terlibat Tawuran, Satu Positif Sabu

Kamis, 16 April 2026 | 05:45

Selengkapnya