Berita

Foto/Net

Hukum

Luhut: Narkoba Ancaman Paling Berbahaya Dibanding Teroris

SENIN, 18 DESEMBER 2017 | 23:44 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengakui bahwa Ancaman yang paling berbahaya bukanlah teroris melainkan narkoba.

Menurutnya pemerantasan Narkoba tidak cukup hanya menjadi tangungjawab Badan Narkotika Nasional (BNN), Polri dan TNI.

"Saya sudah berkali-kali katakan yang paling parah bukan teroris, yang paling parah Narkotika, drugs ini ancaman Paling serius," kata Luhut usai menggelar Video Conference bersama Kalpori, Panglima TNI dan sejumlag Menteri di Mabes Polri, Senin (18/12).


Luhut menambahkan, dalam menekan perdaran Narkotika, perlu juga peran dari pemuka agama, sebab Narkoba tidak memandang suku, agama dan ras dan jabatan.

"Jangan bicara perbedaan saja, tapi harus lihat ancaman di depan mata. Untuk narkoba tidak ada urusan Agama Suku dan pangkat, musuhnya satu, Narkoba," ujar Luhut di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (18/12).

Dikesempatan yang sama Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah memerintahkan seluruh jajaran, untuk mengantisipasi tingginya peredaran Narkoba pada acara malam pergantian tahun.

Tito menginstruksikan Kapolda dan Kapolres untuk mengelar operasi Nila yang menjelang akhir tahun ini. Diharapkan operasi Nila mampu untuk memotong jalur suplai Narkoba dari bandar-bandar besar yang selama ini menjadi pemasok.

Asosiasi pengusaha hiburan juga ikut digandeng untuk menekan peredaran Narkoba.

"Supaya mereka tidak mentoleransi adanya narkoba pada saat Natal dan Tahun Baru khususnya," pungkas Tito. [nes]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya