Berita

Kompak di KPK/RMOL

Hukum

KOMPAK: KPK Harus Berani Tangkap Yasonna Laoly Dan Ganjar Pranowo!

SENIN, 18 DESEMBER 2017 | 13:01 WIB | LAPORAN:

Komando Aksi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (KOMPAK) menggelar aksi di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siang ini, Senin (18/12). Sekelompok mahasiswa tersebut datang untuk memprotes KPK yang seakan tebang pilih dalam memeriksa pelaku yang terkait kasus korupsi.

Mereka beranggapan masih ada pelaku selain bekas Ketua Umum Golkar, Setya Novanto yang terindikasi mengambil keuntungan dalam pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Namun sayangnya, lembaga anti rasuah itu tidak segera memproses orang-orang yang diduga terlibat tersebut.

"Jangan hanya Setnov saja yang ditangkap, masih ada Setnov yang lain yang terlibat dalam kasus korupsi E-KTP ini," ujar orator dengan rompi oranye di depan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.


Para mahasiswa tersebut berharap KPK tidak pandang bulu dalam menindak para pelaku korupsi KTP berbasis elektronik tersebut.

"Apa KPK tidak berani usut kasus ini? KPK jangan tebang pilih dalam memberantas korupsi. KPK harus berani," tukasnya.

Sejumlah wajah pun terpampang dalam sebuah banner yang dibentangkan di halaman kantor Agus Rahardjo Cs itu. Diantaranya wajah Menteri hukum dan hak asasi manusia Yasonna H Laoly, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Melchias Mekeng, Marzuki Ali yang disebut-sebut menerima pembagian dana proyek KTP-el. Korupsi yang dilakukan bersama-sama tersebut menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 2,3 triliun. [san]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya