Berita

Diskusi Setnov Effect/RM

Hukum

Mantan Hakim: Pengadilan Tipikor Dan KPK Jangan Hanya Garang Ke Setya Novanto

SABTU, 16 DESEMBER 2017 | 14:33 WIB | LAPORAN:

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk tidak hanya menjadikan terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP, Setya Novanto (Setnov) sebagai satu-satunya orang dari kalangan legislatif yang dimintai pertanggungjawaban hukumnya.

Mantan hakim, Asep Iwan Iriawan menegaskan bahwa KPK dan pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) haruslah berlaku adil kepada Setnov dengan juga menjerat pihak lain yang memang terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek yang merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun itu.

"Jangan cuma garang ke Setya Novanto tapi garing ke yang lain," ketusnya dalam diskusi bertajuk 'Setnov Effect' di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (16/12).


Hal itu diungkapkan Asep menanggapi 'hilangnya' beberapa nama orang-orang yang diduga terlibat dalam kasus itu saat pembacaan dakwaan Setnov dalam sidang perdana beberapa waktu lalu. Padahal dalam persidangan kasus serupa dengan terdakwa dua mantan petinggi Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto serta di sidang pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, ada beberapa nama politisi yang juga mencuat. Sebut saja mantan Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Menteri Hukum dan HAM saat ini Yasonna Laoly, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Olly Dondokambey.

"KPK dan aparat pengadilan harus seadil-adilnya, ke nama-nama yang sebelumnya disebut. Dakwaan sebelumnya kan banyak  Di korupsi kan gampang, enggak berbuat sendiri. Ketika tau ceritanya, 'telanjangi' ramai-ramai," desaknya. [mel]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya