Penyelenggara Munaslub Harus Wajah Baru

Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) mendesak DPP Golkar segera menggelar rapat pleno untuk menetapkan penyelenggaraan musyawarah nasional luar biasa (munaslub).

Ini lantaran sudah ada 31 DPD tingkat I Golkar yang sudah sepakat untuk mengganti Setya Novanto yang kini jadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Koordinator GMPG, Ahmad Doli Kurnia menyebut bahwa agenda pleno itu harus tunggal, yaitu hanya menentukan waktu dan penyelenggara munaslub.

"Sebelum 20 Desember 2017, Golkar harus memiliki pimpinan baru," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (8/12).

Namun demikian, Doli meminta agar penyelenggara munaslub adalah orang-orang yang tidak terlibat dalam munaslub Partai Golkar sebelumnya. Ini lantaran GMPD menilai bahwa penyelenggaraan munaslub sebelumnya banyak cacat dan penuh manipulasi hasil.

Indikasinya, sambung Doli, GMPG mendapati ada dua buku hasil munaslub yang berbeda isi. Satu buku merupakan buku asli hasil Munaslub Partai Golkar 2016 dan satunya lagi yang dimanipulasi.

Buku yang dimanipulasi ini yang kemudian sempat beredar di Rapimnas Partai Golkar dan di DPD-DPD.

"Ada pasal bahwa ketentuan munaslub diberlakukan pada periode berikutnya. Padahal ketentuan itu tidak ada di hasil munaslub yang asli," ujarnya.

Dalam munaslub nanti, GMPG juga meminta DPP meluruskan masalah rangkap jabatan di Partai Golkar. Ini lantaran dalam AD/ART Golkar tidak melegalkan adanya rangkap jabatan kepengurusan di Partai Golkar.

"Kami ingin mengawal sampai kepemimpinan baru dan penyelengaraan Munaslub menunjukan pembaharuan itu," tutupnya.[wid]