Tinggal 1,5 Tahun, Para Menteri Diminta Tidak Menggerus Elektabilitas Jokowi

. Para menteri dan pembantu Presiden Joko Widodo dihimbau untuk tidak membuat program atau kebijakan yang dapat menggerus elektabilitas Jokowi - sapaan akrab Kepala Negara.

Demikian disampaikan Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KSP) Eko Sulistyo menyikapi hasil survei nasional Organisasi Kesejahteraan Rakyat (Orkestra), dalam jumpa pers hasil survei Orkestra, di Jakarta, Minggu (3/12).

Hasil survei Orkestra menyebutkan ada 21 persen responden yang menilai kinerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla tidak sesuai janji kampanye.

Dalam rentang sisa waktu 1,5 tahun ini, diharapkan para menteri ikut mendongkrak elektabilitas Jokowi.

"Kami mengharapkan supaya sisa waktu ini dimanfaatkan bukan dengan program-program yang bisa menggerus elektabilitas. Tetapi, dengan program-program yang bisa meningkatkan elektabilitas," kata Eko.

Jelas Eko, pada Pemilu 2019 mendatang, Jokowi bukan lagi di posisi penantang, melainkan petahana alias incumbent. Sehingga, metode kampanyenya akan berbeda dari 2014. Sebenarnya petahana tidak perlu melakukan kampanye. Apa yang sudah dikerjakan itulah yang dikampanyekan.

"Karena Presiden dibantu oleh para menteri, maka menteri itu kalau melakukan kebijakan, jangan kebijakan itu yang menggerus elektabilitas," ucap Eko.

Survei Orkestra, keterpilihan petahana Jokowi masih yang tertinggi untuk Pilpres 2019 nanti. Namun begitu, elektalibitas Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto menempel ketat.

Elektabilitas Jokowi berada di level 24,38 persen sedangkan elektabilitas Prabowo berada di level 21,09 persen.

Survei dilakukan selama periode 6-20 November dengan melibatkan 1.300 responden dari 34 provinsi dengan syarat minimal usia 17 tahun atau memiliki hak suara dalam pemilu. Tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error 3 persen. [rus]