Berita

Gatot Nurmantyo/Net

Jaya Suprana

Kritik Keliru Sasaran

RABU, 22 NOVEMBER 2017 | 06:44 WIB | OLEH: JAYA SUPRANA

RMOL memberitakan bahwa anggota Komisi III Faksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengingatkan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo agar lebih fokus dalam melaksanakan tugas.

Profesional

Sebagai panglima, Gatot mengemban tugas untuk menjaga pertahanan negara dari segala ancaman. Alhasil, Panglima tak boleh bekerja atau beraktivitas di luar kewenangan tersebut. “Panglima harus fokus, tidak usah berpolitik,” kata Masinton. Pernyataan Masinton terkait dugaan aktivitas politik yang belakangan dilakukan Gatot. Hal ini diduga terkait ambisi Gatot ingin ikut dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Menurut Masinton, Panglima harus menahan ambisi politik. Apalagi, ia melanjutkan, masa pensiun Gatot sekadar hitungan bulan. “Kalau mau berpolitik, tunggu pensiun. Jika sudah pensiun, berpolitik itu menjadi hak sebagai warga negara. Tapi sekarang masih Panglima,” kata Masinton.

Masinton mengatakan, aktivitas politik Panglima akan menjadi preseden bagi matra TNI, termasuk anggota militer aktif lainnya. Terlepas dari pro-kontra terhadap kritik Masinton Pasaribu, pada hakikatnya Masinton Pasaribu telah menunaikan tugas kewajibannya sebagai wakil rakyat untuk mengawasi serta mengawal kinerja militer termasuk Panglima TNI sesuai deskripsi tugas konstitusional seorang anggota DPR serta arahan parpol.  

Masinton mengatakan, aktivitas politik Panglima akan menjadi preseden bagi matra TNI, termasuk anggota militer aktif lainnya. Terlepas dari pro-kontra terhadap kritik Masinton Pasaribu, pada hakikatnya Masinton Pasaribu telah menunaikan tugas kewajibannya sebagai wakil rakyat untuk mengawasi serta mengawal kinerja militer termasuk Panglima TNI sesuai deskripsi tugas konstitusional seorang anggota DPR serta arahan parpol.  
 
Cemerlang
Kebetulan saya mengenal Gatot Nurmantyo sejak masa jenderal kelahiran Tegal  lulusan Akmil 1982 itu masih Pangkorstrad. Karier kemiliteran Gatot Nurmantyo memang cemerlang diawali sebagai Danton MO. 81 Kiban Yonif 315/ Garuda lalu terus menerus meningkat ke Kasdivif 2/Kostrad (2007 - 2008), Dirlat Kodiklatad (2008 - 2009), Gubernur Akmil (2009 - 2010), Pangdam V/Brawijaya (2010 - 2011), Dankodiklat TNI AD (2011 - 2013), Pangkostrad (2013 - 2014), KSAD (2014 - 2015) sebelum kemudian diangkat oleh Presiden Jokowi menjadi Panglima TNI   Karier Gatot yang pesat melangit ke jenjang teratas di satu sisi menakjubkan namun di sisi lain potensial  memicu tafsir ambisius.

Di tengah kemelut suasana politik beraroma paranoida, kiprah Gatot Nurmantyo memang rawan ditafsirkan sebagai suatu bentuk ambisi di gelanggang politik yang bahkan mengarah ke tahta kekuasaan tertinggi yang akan diperebutkan pada tahun 2019.

Ambisi
Secara pribadi saya pernah bertanya langsung ke Gatot Nurmantyo mengenai ambisi beliau. Gatot mengaku bahwa sebagai Panglima TNI dirinya memang memiliki ambisi berjuang menjaga keamanan negara, bangsa dan rakyat Indonesia serta mengawal Presiden Jokowi agar dapat menunaikan tugas sebagai Pemimpin Tertinggi Republik Indonesia.

Terkesan bahwa semangat Panglima TNI Gatot Nurmantyo tidak jauh beda dari semangat Jenderal Besar TNI Soedirman yang senantiasa meletakkan kepentingan negara, bangsa dan rakyat Indonesia di atas kepentingan golongan, kelompok, partai politik apalagi dirinya sendiri. Seperti Jenderal Besar Soedirman sebenarnya Panglima TNI Gatot Nurmantyo tidak berambisi menjadi Presiden atau Capres. Hanya tidak bisa disangkal bahwa pada kenyataan alam demokrasi Indonesia orde Reformasi  memang ada pihak-pihak yang menginginkan Gatot Nurmantyo  ikut berlaga di pemilihan presiden 2019.

Searah dengan hasil telaah Pusat Studi Kelirumogi, sebaiknya mereka yang mengkritik Gatot Nurmantyo berambisi ingin menjadi presiden atau wapres jangan keliru sasaran mengarahkan kritik kepada pihak yang dicalonkan oleh pihak-pihak tertentu yang mencalonkan. Lebih benar sasaran apabila kritik diarahkan ke pihak-pihak tertentu yang mencalonkan untuk berkenan bersabar sampai pihak yang dicalonkan sudah pensiun.[***]

Penulis adalah pendiri Pusat Studi Kelirumologi
 

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

KPK Amankan "Surat Tekanan" dari Rumah Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Kamis, 16 April 2026 | 18:15

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kasus Penyiraman Andrie Yunus Masuk Sidang Terbuka Akhir April

Kamis, 16 April 2026 | 18:09

Emil Dardak Prihatin Tiga Kepala Daerah Jatim Kena OTT KPK

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Pimpinan Ombudsman: Kasus Hery Susanto Terjadi Sebelum Menjabat

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Erick Thohir Bawa Kemenpora Tembus Top 5 Kementerian Kinerja Terbaik

Kamis, 16 April 2026 | 17:40

Puspen TNI Pastikan Sidang Kasus Andrie Yunus Terbuka

Kamis, 16 April 2026 | 17:37

BNPB Catat 23 Bencana dalam Dua Hari

Kamis, 16 April 2026 | 17:28

Fokus pada Inovasi dan Kesejahteraan, Bupati Mimika Raih KWP Award 2026

Kamis, 16 April 2026 | 17:22

Sudewo Ngaku Kangen Warga Pati

Kamis, 16 April 2026 | 17:17

Selengkapnya