Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jadwalkan pemeriksaan terhadap seorang anggota TNI dan Polri pada kasus suap pengelolaan dana kesehatan di RSUD Kardinah dan pengadaan barang jasa di Pemkot Tegal Tahun Anggaran 2017.
Kedua saksi itu akan diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Walikota Tegal Siti Masitha.
"Ada dua saksi yang dijadwalkan hari ini dalam perkara kasus suap pengelolaan dana kesehatan di RSUD Kardinah, Kota Tegal. Kedua saksi itu masing-masing merupakan anggota TNI dan Polri," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (21/11).
Anggota TNI tersebut merupakan R. Taufik Hutagalung, sementara Anggota Polri yakni Herawati Hutagalung. Belum diketahui apa keterlubatan kedua saksi dalam kasus tersebut.
Siti Masitha jadi tersangka KPK sejak 30 Agustus 2017. Ia diduga menerima suap dari Wakil Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal Cahya Supriadi. Suap diberikan agar Sitha bisa mengamankan uang bantuan APBD untuk RSUD.
Diketahui, suap tersebut diduga akan digunakan Sitha untuk modal Pilkada 2018 mendatang. KPK juga tengah menelusuri aliran dana lain yang diduga diterima Sitha untuk pencalonannya tersebut.
Beberapa waktu lalu KPK juga memeriksa Ketua DPC Partai Hanura Kota Tegal Abas Toya Bawazier.
"Saksi Abas Toya Bawazier, penyidik mendalami rencana tersangka untuk maju dalam pilkada tahun depan," kata juru bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (2/11).
Dalam pencalonan itu, Golkar sebagai partai pengusung Sitha berencana melakukan koalisi dengan Hanura. Melalui Abas, penyidik KPK mendalami proses safari politik yang dilakukan Sitha untuk menggalang dukungan atas pencalonannya.
"Penyidik mendalami bantuan-bantuan yang diduga mengalir ke Parpol-parpol. Salah satunya Hanura yang merupakan bagian dari kegiatan safari politik tersangka," demikian Febri.
[san]
