Berita

Jokowi-Novanto/net

Hukum

Anak Buah Prabowo: Novanto Itu Partner Mas Jokowi

MINGGU, 19 NOVEMBER 2017 | 00:41 WIB | LAPORAN:

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuon mengaku heran dengan rencana kuasa hukum tersangka korupsi pengadaan e-KTP Setya Novanto yang berencana menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Pengadilan HAM Internasional.

Anak buah Prabowo Subianto ini menilai langkah Frederick Yunadi itu tak akan semudah membalikkan telapak tangan. Pasalnya menurut dia, Pengadilan HAM Internasional hanya menyidangkan kasus pelanggaran HAM berat seperti genosida, tindak kekerasan rasisme yang menghilangkan nyawa banyak orang, pelarangan kebebasan beragama dan berpendapat oleh pemerintah dan kerja paksa.

"Engga semudah itu pengadilan HAM internasional mau terima laporan tentang perlakuan KPK terhadap Novanto. Kalau kasus Setnov oleh KPK, saya sih (bilangnya) apa yang dilanggar HAM Setnov oleh KPK? Ya jadi bingung saya," tegasnya kepada redaksi, Sabtu (18/11).


Arief kemudian mengusulkan agar komisi anti rasuah memberikan waktu bagi Novanto sampai benar-benar sembuh dan bisa diperiksa. Arief juga mengusulkan agar Novato melapor Komnas HAM jika ingin membela hak asasi yang menurutnya sudah dilanggar.

"Engga perlu ke Pengadilan HAM Internasional," tekan Arief.

Dia pun berharap agar Ketua Umum Partai Golkar itu lekas sembuh. Tak hanya itu, Arief juga berharap agar Novanto kembali memenangkan pra peradilan atas penetapan status tersangka seperti sebelumnya.

"Sebab Novanto kan Ketua DPR RI dan Partner Mas Joko Widodo untuk membereskan masalah-masalah bangsa yang sedang carut-marut terutama masalah ekonomi nasional. Yang tabah ya Mas Nov dalam menghadapi KPK, semoga keadilan ada pada Mas Nov," demikian Arief. [san]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya