Berita

RMOL

Politik

KMD: Demokrat Buktikan Diri Jadi Penyeimbang Di Perppu Ormas

RABU, 25 OKTOBER 2017 | 19:52 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Kader Muda Demokrat (KMD) menilai sikap Partai Demokrat dalam menyetujui pengesahan Perppu 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan sudah tepat.

Wakil Ketua Umum KMD Kamhar Lakumani menjelaskan, Perppu Ormas yang kini telah disahkan menjadi undang-undang mempertontonkan arogansi kekuasaan. Atas alasan itu, perppu sangat pantas untuk ditolak.

‎Namun begitu, Demokrat tampil penuh bijaksana. Partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono itu menerima perppu tetapi dengam memberikan catatan agar ada revisi. Sehingga, prinsip-prinsip mengedepankan hukum sebagaimana mestinya negara hukum yang terkandung dalam UU Ormas terdahulu yang disahkan di masa pemerintahan SBY dapat dihadirkan.


"Kami memandang justru itulah arah perjuangan yang hendak kita tuju, manakala dulu Demokrat mempertanyakan dan menolak perppu," ujarnya kepada wartawan, Rabu (25/10).

"Demokrat tak ingin mempertontonkan berpolitik yang sekedar asal berbeda dengan pemerintah. Politik yang kita jalankan adalah politik yang mencerdaskan dan solutif sebagai bakti untuk negeri," sambung Kamhar.

Menurutnya, sikap Demokrat juga menjadi penegasan bahwa partai bintang Mercy berdiri sebagai penyeimbang.‎ Artinya, Demokrat mengoreksi dan menawarkan solusi jika pemerintah dipandang melenceng. Sementara jika jalur pemerintah sudah tepat, maka Demokrat akan mendukung langkah itu.

"Bagi kami politik bukanlah alat merekayasa atau memanipulasi persepsi publik. Politik memiliki nilai yang mulia sebagai alat pencerdasan dan perjuangan kepentingan rakyat, bangsa dan negara," jelas Kamhar.

Adapun, substansi revisi terbatas yang ditawarkan Fraksi Demokrat adalah pengaturan pengembalian proses hukum pengadilan sebelum pembubaran ormas. Kedua, pengaturan penyederhanaan proses tindakan terhadap ormas yang nyata-nyata diduga bertentangan dengan Pancasila dengan tetap memedomani due process of law.

Ketiga, pengaturan pemidanaan terhadap anggota ormas yang dibubarkan karena diduga melanggar larangan ormas atau bertentangan dengan Pancasila tidak bisa digeneralisasi karena berpotensi terjadi kriminalisasi. Pemidanaan terhadap anggota ormas harus berpedoman kepada KUHP dan KUHAP. [wah]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya