Ribuan perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) dan Putra Jawa Kelahiran Sumatera, Sulawesi dan Maluku (Puja Kessuma) mengaku kecewa dengan Presiden Joko Widodo karena tidak menepati janji mengangkat perangkat desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), kini Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Kami kecewa, Pak Jokowi yang selama ini kami dukung ternyata ingkar janji," kata Ketua Umum Puja Kessuma Suhendra Hadi Kuntono di sela aksi di kawasan Monas, Jakarta Pusat, kemarin (Selasa, 24/10).
Suhendra menjelaskan bahwa ribuan massa yang datang dengan 562 bus dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Bali, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Lampung, dan sejumlah daerah lain itu membubarkan diri setelah pemerintah berjanji akan membahas penyetaraan penghasilan perangkat desa setara dengan ASN golongan IIA dengan Mendagri.
"Artinya, janji akan mem-PNS-kan perangkat desa belum ditepati Pak Jokowi. Ini menjadi utang yang akan terus ditagih," tegas Suhendra.
Janji pengangkatan menjadi PNS pernah dilontarkan Jokowi-Jusuf Kalla dalam konferensi pers di Bandung, 3 Juli 2014 atau enam hari menjelang Piplres 2014. Saat itu, keduanya berjanji untuk menyejahterakan desa dengan mengalokasikan dana rata-rata Rp1,4 miliar per desa, dan mengangkat para perangkat desa menjadi PNS.
Menurutnya, jika tidak memenuhi janji, maka Jokowi akan kembali kehilangan dukungan akar rumput, yakni perangkat desa dan Puja Kessuma, setelah para nelayan di sektor maritim mencabut dukungannya.
"Keberadaan perangkat desa sangat strategis, mereka mengurus bayi baru lahir hingga orang meninggal. Mereka bisa menjadi ujung tombak Jokowi dalam meraup dukungan masyarakat," paparnya.
Suhendra meminta Jokowi selaku orang Jawa yang juga seorang presiden, untuk berpegang teguh pada falsafah Jawa, yakni
“sabda pandhita ratu tan kena wola-wali†yang artinya, perkataan seorang guru dan pemimpin tak boleh mencla-mencle.
"Kalau sudah berjanji, ya harus ditepati. Kalau meningkari maka ke depan tidak akan dipercaya lagi," papar mantan Ketua Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Indonesia-Vietnam.
“Kami tidak yakin dengan apa yang disampaikan pihak Kemdagri, apalagi Pak Jokowi bukan tipe pemimpin yang suka ingkar janji. Kami akan setia menunggu sampai Pak Jokowi menepati janji, dan ini merupakan bagian dari Nawacita. Jika Pak Jokowi komit, PPDI dan Puja Kessuma juga komit," tegasnya.
[ian]
