Berita

Foto/Net

Politik

Dukungan Akar Rumput Hilang, Jika Jokowi Ingkari Janji Ke Perangkat Desa

RABU, 25 OKTOBER 2017 | 11:06 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Ribuan perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) dan Putra Jawa Kelahiran Sumatera, Sulawesi dan Maluku (Puja Kessuma) mengaku kecewa dengan Presiden Joko Widodo karena tidak menepati janji mengangkat perangkat desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), kini Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Kami kecewa, Pak Jokowi yang selama ini kami dukung ternyata ingkar janji," kata Ketua Umum Puja Kessuma Suhendra Hadi Kuntono di sela aksi di kawasan Monas, Jakarta Pusat, kemarin (Selasa, 24/10).

Suhendra menjelaskan bahwa ribuan massa yang datang dengan 562 bus dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Bali, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Lampung, dan sejumlah daerah lain itu membubarkan diri setelah pemerintah berjanji akan membahas penyetaraan penghasilan perangkat desa setara dengan ASN golongan IIA dengan Mendagri.


"Artinya, janji akan mem-PNS-kan perangkat desa belum ditepati Pak Jokowi. Ini menjadi utang yang akan terus ditagih," tegas Suhendra.
 
Janji pengangkatan menjadi PNS pernah dilontarkan Jokowi-Jusuf Kalla dalam konferensi pers di Bandung, 3 Juli 2014 atau enam hari menjelang Piplres 2014. Saat itu, keduanya berjanji untuk menyejahterakan desa dengan mengalokasikan dana rata-rata Rp1,4 miliar per desa, dan mengangkat para perangkat desa menjadi PNS.

Menurutnya, jika tidak memenuhi janji, maka Jokowi akan kembali kehilangan dukungan akar rumput, yakni perangkat desa dan Puja Kessuma, setelah para nelayan di sektor maritim mencabut dukungannya.

"Keberadaan perangkat desa sangat strategis, mereka mengurus bayi baru lahir hingga orang meninggal. Mereka bisa menjadi ujung tombak Jokowi dalam meraup dukungan masyarakat," paparnya.

Suhendra meminta Jokowi selaku orang Jawa yang juga seorang presiden, untuk berpegang teguh pada falsafah Jawa, yakni “sabda pandhita ratu tan kena wola-wali” yang artinya, perkataan seorang guru dan pemimpin tak boleh mencla-mencle.

"Kalau sudah berjanji, ya harus ditepati. Kalau meningkari maka ke depan tidak akan dipercaya lagi," papar mantan Ketua Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Indonesia-Vietnam.

“Kami tidak yakin dengan apa yang disampaikan pihak Kemdagri, apalagi Pak Jokowi bukan tipe pemimpin yang suka ingkar janji. Kami akan setia menunggu sampai Pak Jokowi menepati janji, dan ini merupakan bagian dari Nawacita. Jika Pak Jokowi komit, PPDI dan Puja Kessuma juga komit," tegasnya. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya