Berita

Luhut Panjaitan/Net

Politik

Apa Permainan Luhut Di Balik Reklamasi Jakarta

RABU, 25 OKTOBER 2017 | 09:33 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Sikap ngotot Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) melanjutkan megaproyek reklamasi teluk Jakarta menjadi tanda tanya besar.

Wakil Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PP Muhammadiyah, Mukhaer Pakkanna menilai bahwa publik kini bertanya, ada apa di balik sikap keras kepala Luhut tersebut.

"Ada permainan apa di balik itu?" ujar Ketua Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AFEB PTM) itu, dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin (24/10).


Menurutnya, sudah menjadi rahasia umum bahwa 85 persen wilayah Jakarta saat ini dikuasai pemodal kakap. Sementara di balik penanganan reklamasi Teluk Jakarta yang amburadul, para pemodal kakap itu semakin senang.

"Di balik amburadulnya penanganan reklamasi teluk Jakarta, justru pemodal kakap tertawa lebar menunggu durian runtuh," bebernya.

Merujuk konsultan properti, Knight Frank, Jakarta telah dinobatkan peringkat tertinggi dalam perkembangan dari 30 kota lain di dunia. Global Cities Index (2015) meliputi perkembangan pasar real estate di kota-kota besar dunia.
Konsekuensinya, sambung Mukhaer, warga miskin kota menjadi korban penggusuran lahan, bahkan terkadang dilakukan secara biadab. Demikian juga, lahan di kawasan penyangga Jakarta juga dikuasai oleh pengembang properti raksasa yang menggandeng asing.

Sehingga, menurut Mukhaer, sikap ngotot Menteri LBP harus dilawan, bukan semata wacana, tapi harus dengan tekanan.

"Data yang saya sampaikan di atas membuktikan bahwa reklamasi itu hanya akan melipatgandakan keuntungan bagi para pemilik modal raksasa dan kaum berada, bukan masyarakarat Jakarta, bukan kaum nelayan yang selalu dijerat lingkaran setan kemiskinan," pukas Mukhaer yang juga Ketua STIE Ahmad Dahlan Jakarta ini.
 
Mukhaer mengaku mendapat data bahwa pembahasan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (RTRKS) Pantura dan Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) masih ditunda oleh DPRD DKI dan belum menemukan hasil. Sedangkan, dua aturan tersebut menjadi acuan atau payung hukum untuk melanjutkan proyek pembangunan reklamasi Teluk Jakarta.

"Ini berarti, dengan tertundanya pembahasan dua aturan tersebut, sejatinya proyek reklamasi itu masih ilegal. Kok, tega-teganya Menteri LBP mencabut moratorium untuk mengizinkan kembali rekalamasi itu?” imbuhnya.

"Segera hentikan lobi “yahudi” yang selalu bermain busuk di balik layar dan mengguyur fulus ke kantong-kantong pejabat serta politisi bejat dalam penguasaan lahan. Ini semua karena ekses ketidakaturan dan amburadulnya manajemen lahan," tegas. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya