Berita

Politik

Intoleransi Dan Radikalisme Jadi Sorotan Rembuk Nasional

SELASA, 24 OKTOBER 2017 | 15:26 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Masalah intoleransi dan penyebaran paham radikal menjadi fokus perhatian dalam dalam Rembuk Nasional 2017 bertajuk Merawat Kebhinekaan dan Memperkokoh NKRI di JIexpo, Kemayoran, Jakarta, Senin (23/10).

Dalam pemaparannya, peneliti senior Wahid Institute, Alamsyah M.Djakfar menjelaskan bahwa berdasarkan survei Wahid Institute, sebanyak 7,7 persen responden mengaku bersedia melakukan tindakan radikal. Artinya, dalam hitungan real, maka angka itu setara dengan 11 juta penduduk di Indonesia.

Sementara indeks toleransi masyarakat muslim terhadap suatu kelompok yang tidak disukai mencapai tingkat 49 persen. Adapun ketika ditanyakan kelompok mana yang tidak disukai adalah seperti LGBT, komunis, Yahudi, Kristen hingga ke Wahabi.


"Dan ketidaksukaan terhadap kelompok ini sepertinya akan terus muncul dan bisa dipolitisasi hingga 2019," jelasnya.

Atas pemaparan data tersebut, peserta rembuk menyoroti fungsi Pancasila sebagai dasar negara yang mulai memudar. Sejumlah rekomendasi dihasilkan untuk kemudian diberikan kepada pemerintah.

Sebagaimana dibacakan Ketua Bidang Rembuk 2, Paschalis Maria Laksono Rembuk Nasional menyarankan agar peraturan-perundangan yang mengancam kebhinnekatunggalikaan diamandemen. Termasuk menunda dan membatalkan proses RUU yang diskriminatif.

"Pemerintah juga harus ambil inisiatif menyusun peraturan-perundangan yang merawat kebhinnekaan dan memperkokoh NKRI, termasuk di antaranya meninjau beberapa kewenangan dalam otonomi daerah," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (24/10).

Selain itu, penegakan hukum yang tegas dan kuat terhadap perbuatan-perbuatan intoleran, rasialis, dan diskriminatif terhadap keragaman, baik dalam hal agama, budaya, dan politik mutlak dibutuhkan.

Pemerintah juga disarankan untuk melaksanakan secara selaras dan berkesinambungan pembudayaan (internalisasi) nilai-nilai kebhinnekatunggalikaan dalam pendidikan, dengan memastikan tersedia guru berkompeten dalam jumlah yang memadai yang dihasilkan oleh proses pendidikan guru yang bernaluri Bhinneka Tunggal Ika.

Adapun poin-poin rekomendasi tersebut telah disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo dalam acara puncak Rembuk Nasional 2017, tadi malam. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya