Berita

Foto/Net

Politik

Kades Bisa Terintimidasi Jika Polisi Ikut Awasi Dana Desa

SENIN, 23 OKTOBER 2017 | 19:17 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menolak Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) tiga kementerian/lembaga yang mengatur kerja sama pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa.

MoU ini ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Eko Putro Sandjojo, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian pada Jumat (20/10).

"Itu akan memberi peluang mengintimidasi para kepala desa. Di sisi lain, MoU itu merupakan instrumen dari kepentingan kelompok politik tertentu menjelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Oleh karena itu, kita tolak," ujar Ketua Umum Apdesi Sindawa Tarang kepada wartawan di Jakarta, Senin (23/10).


Sindawa menjelaskan bahwa dana desa merupakan amanat UU 6/2014 tentang Desa. Artinya, siapa pun pemimpin negeri ini wajib mengalokasikan dana desa setiap tahunnya.

Sementara audit dana desa sudah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kejaksaan di daerah-daerah pun turut mengawasi dana desa dengan ketat.

"Bila kemudian Polri ikut campur, itu akan mengintimidasi para kepala desa. Sebentar-sebentar kepala desa disambangi oknum-oknum polisi yang menyalahgunakan MoU itu, sehingga akan mengintimidasi dan mengganggu kinerja pemerintah desa," jelas mantan kepala desa di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.

Menurutnya, MoU tiga menteri itu tidak ada dasar hukumnya dan tidak termasuk peraturan perundang-undangan di Indonesia.

"Jadi, MoU itu tak ada dasar hukumnya. Oleh karena itu saya mengimbau para kepala desa di seluruh Indonesia jangan ada yang mau menyerahkan dokumen pemerintah desa ke oknum kepolisian," tegas doktor bidang hukum ini.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa ST itu menengarai, MoU tersebut justru dapat menjadi instrumen bagi kepentingan kelompok politik tertentu untuk memenangkan kandidat dalam Pilkada 2018 dan Pemilu/Pilpres 2019.

"Caranya dengan menekan kepala desa melalui oknum-oknum polisi," tukasnya. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya