Sidarto Danusubroto (kanan)‎/Net
. Pangan merupakan tulang punggung dari ketahanan bangsa. Sementara membangun ketahanan pangan merupakan tanggung jawab semua pihak.
Begitu ditegas‎kan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sidarto Danusubroto‎ saat memberi sambutan di acara Rembuk Daerah tentang kedaulatan pangan, tata kelola dan penguatan kelembagaan pangan di Auditorium Gedung Andi Hakim Nasution Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor, Jawa Barat, Jumat kemarin (20/10).
"Untuk mencapai ketahanan pangan itu ada ilmunya. Ini yang harus kita kembangkan. Tidak bisa pengembangan pangan tanpa data-data yang tidak akurat, tidak benar, atau asbun," ujarnya sebagaimana keterangan tertulis yang diterima redaksi, Sabtu (21/10).
Sidarto memastikan, Presiden Jokowi akan mendengar kritikan ini jika disajikan dengan data yang akurat. Untuk itu, ia meminta agar rembuk ini memberi kritik yang konstruktif demi perbaikan pembangunan sektor pangan.
"Hari ini saatnya buka-bukaan. Kita sampaikan apa adanya. Kalau kita bicara dengan data yang benar dan akurat Presiden mau mendengar," kata Sidarto.
Lebih lanjut, politisi senior PDIP ini menjelaskan bahwa pemerintahan Jokowi-JK tengah gencar berperang melawan mafia-mafia di berbagai sektor. Untuk itu, dia berharap agar IPB ikut aktif dalam menghentikan pratik mafia di bidang pangan.
"Kita minta kalau ada yang main (mafia) di bidang pangan ini tolong hentikan," tegas mantan Ketua MPR RI itu.
Sementara itu, Ketua Rembuk Nasional Firdaus Ali mengatakan ketahanan pangan merupakan salah satu dari tiga hal yang menentukan kemajuan bangsa.
Ia berharap Rembuk Daerah IPB bisa merumuskan rekomendasi dan program strategis operasional yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah dalam dua tahun mendatang.
"Sehingga negara hadir dan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan sekaligus meningkatkan produksi pertanian Indonesia,†kata Firdaus.
Selain menjadi forum mengkritisi dan memberi masukan kepada pemerintah, Firdaus berharap Rembuk Daerah bisa menyampaikan capaian-capaian yang telah dilakukan pemerintah selama tiga tahun ini.
"Tujuannya, untuk membangun rasa optimisme bersama ke masyarakat bahwa pemerintah ini sudah berada di jalan yang benar," pungkasnya.
Rembuk daerah sudah dua kali digelar oleh panitia rembuk bidang pangan. Pertama di Sapta Tirta, Kecamatan Matesih, Karanganyar, Jawa Tengah 27-28 September 2017. Kedua di Universitas Syah Kuala Banda Aceh pada 16 Oktober 2017.
Kedua Rembuk Daerah itu berhasil merumuskan enam poin rekomendasi yang dibahas dan dipertajam pada Rembuk Daerah di IPB.
Hasil ‎Rembuk Daerah IPB akan dikompilasi dengan hasil rembuk dari 16 Perguruan Tinggi lainnya dan disampaikan kepada Presiden Jokowi pada acara puncak Rembuk Nasional, yang rencananya akan digelar 23 Oktober 2017 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta.
[rus]
