. Stabilitas politik, hukum dan keamanan di Indonesia selama tiga tahun terakhir berada dalam kondisi yang sangat baik.
Begitu ditegas‎kan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Wiranto saat memaparkan capaian 3 tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam Forum Merdeka Barat di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Kamis (19/10).
Wiranto menjelaskan bahwa stabilitas ini merupakan dasar bagi pemerintah untuk melakukan pembangunan yang bertujuan mensejahterakan dan memberi keadilan bagi masyarakat.
"Untuk bisa membangun perlu ada stabilitas politik, keamanan dan hukum. Secara umum, tiga tahun ini stabilitas cukup baik," jelasnya.
Selain itu, Wiranto menjabarkan peranan Indonesia di bidang koordinasi politik luar negeri. Menurutnya, Indonesia berhasil menjadi motor penggerak terbentuknya Forum Kerjasama Bilateral dan Regional Bidang Polhukam.
Pemerintah Indonesia juga telah mengerahkan segenap kemampuan diplomatiknya untuk memberikan satu bantuan dan perlindungan yang cukup besar bagi WNI menghadapi satu ancaman di luar negeri. Termasuk, meloloskan WNI dari aksi penyepakan yang dilakukan oleh para perompak di perbatasan.
"Paling tidak selama ini kita sudah membebaskan 4 ABK (anak buah kapal), 29 WNI yang disandera dan telah dibebaskan, 25.620 kasus yang telah diselesaikan, 204 WNI yang terancam hukuman mati telah diselamatkan, 1.035 kasus tindak pidana perdagangan orang diselesaikan, dan 142.733 TKI telah direpatriasi ke Tanah Air," jelas mantan Ketua Umum Hanura itu.
Di bidang pertahanan, sambung Wiranto, konsep pertahanan negara trimatra terpadu secara bertahap telah menghadirkan negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman bagi seluruh warga negara.
Lebih lanjut, dalam hal penanggulangan radikalisme dan terorisme, Indonesia telah mendapatkan banyak apresiasi dari dunia. Sebab sebagai negara yang mayoritas muslim dan Islam kerap dicitrakan sebagai sarang teroris oleh Barat, Indonesia berhasil meminimalisir aksi terorisme.
"Ini menjadi bahan pembicaraan teman-teman di luar negeri, resepnya selain menggunakan hard approach tapi juga dengan soft approach. Ilmu ini sedang digali oleh negara lain untuk ditiru," kata dia.
Di bidang reformasi hukum, Wiranto mengatakan, dari 2015 ke 2017 ada peningkatan, baik dari target maupun capaiannya. Khusus untuk regulasi maupun instrumen hukum, dikatakan, akan ada langkah kuat untuk menyederhanakan regulasi yang tumpang tindih dan tidak tepat.
"Misalnya regulasi mengenai penggunaan senjata api yang sejak tahun 1948 hingga kini terlalu banyak regulasinya, sehingga akan dijadikan satu instrumen hukum yang dapat dianut bersama sesuai aturan perundang-undangan yang ada," demikian Wiranto.
[rus]
