Massa FSPTI Desak Rini Soemarno Evaluasi Direksi PTPN V Riau

Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (FSPTI) Kabupaten Kampar menolak keberadaan vendor atau kontraktor jasa bongkar muat buah kelapa sawit di Perkebunan Kepala Sawit (PKS) PTPN V Riau.

Ketua FSPTI Kabupaten Kampar, Maju Marpaung mengatakan, sebagai bentuk penolakan, massa FSPTI akan menggeruduk kantor Direksi PTPN V di Pekanbaru untuk menuntut pembubaran kontraktor tersebut.

“Kami akan kembali menggelar aksi pada Senin 18 September 2017 di kandir PTPN V. Ini sebagai bentuk aspirasi yang tetap menolak keberadaan kontraktor jasa bongkar muat,” kata Maju Marpaung, di Jakarta, Sabtu (16/9).

Menurutnya, aksi massa FSPTI di kandir PTPN V nanti sudah mendapat izin dari kepolisian. Adapun surat rekomendasi Kapolres Kampar bernomor REK/YAMNIN/111/IX/2017 tertanggal 13 September 2017.

Dia memperkirakan ratusan bahkan ribuan massa dari anggota Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (FSPTI) akan turun ke jalan dalam aksi unjuk rasa tersebut.

Marpaung berharap aksi unjuk rasa penolakan dari massa FSPTI itu nanti dapat menjadi atensi pemerintah pusat, khususnya Menteri BUMN Rini Soemarno.

“Kami ingin pemerintahan di bawah kabinet Jokowi turun tangan dan melakukan evaluasi terhadap pimpinan PTPN V,” tegasnya.

Ditegaskan Marpaung, keberadaan vendor atau kontraktor yang telah bertahun-tahun menguasai kegiatan bongkar muat buah kelapa sawit di pabrik kelapa sawit (PKS) PTPN V tersebut harus segera dibubarkan.

Menurut dia, selain tidak melibatkan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja, keberadaan vendor diduga kuat hanya akal-akalan atau modus oknum pejabat perusahaan pelat merah itu untuk memanipulasi dana pengangkutan buah sawit yang dilaporkan kepada negara.

“Keberadaan vendor atau kontraktor hanya tameng untuk mengakali upah pekerja. Aroma KKN-nya sangat kental sekali.” ucapnya.[san]