Berita

Foto/Net

Politik

Pengamat: Kita Masih Butuh OTT KPK

RABU, 13 SEPTEMBER 2017 | 07:35 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Operasi tangkap tangan (OTT) yang selama ini dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih tetap dibutuhkan dalam rangka membongkar korupsi dan suap yang telah merusak negara.

Pengamat politik yang juga peneliti dari Indo Survey dan Strategy, Herman Dirgantara menganggap OTT KPK merupakan salah satu faktor yang mendorong munculnya upaya memperlemah KPK.

"Kita masih butuh OTT. Ini (korupsi) sudah level akut dan ibarat kanker, sudah menjalar ke tiap jaringan tubuh negara. Sulit dipungkiri, kegalauan terhadap OTT adalah salah satu faktor penting yang mendorong desakan untuk memperlemah KPK," tungkapnya, Rabu (13/9).


Herman justru menilai positif bila OTT menimbulkan kegaduhan seperti yang sebelumnya dipersoalkan Jaksa Agung HM Agung Prastyo.

"Justru sangat baik jika gaduh. Kalau kena OTT, praktis semua mata tertuju kepada si koruptor. Agar kapok. Mengapa, karena daya rusak korupsi tidak main-main dan sampai ke level pendidikan politik," imbuhnya.

Jaksa Agung HM Prasetyo menilai praktik pemberantasan korupsi melalui OTT kerap menimbulkan kegaduhan. Menurut dia, OTT dinilai belum mampu meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.

"Penindakan kasus korupsi dengan melakukan operasi tangkap tangan yang dilaksanakan di negara kita yang terasa gaduh dan hingar-bingar," kata Prasetyo dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, Senin (11/9).

Menurut Prasetyo, seharusnya pemberantasan korupsi dilakukan melalui penegakan hukum yang berbasis pencegahan. Ia menyarankan agar ke depan pemberantasan korupsi di Indonesia dilakukan berbasis pencegahan seperti diterapkan Singapura dan Malaysia. [rus]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

KPK Terbitkan Sprindik Baru Terkait TPPU Wali Kota Madiun Maidi

Rabu, 23 September 2026 | 18:27

Pemerintah Sediakan Pendidikan Gratis Mulai TK hingga SMA Lewat Dana BOS

Rabu, 23 September 2026 | 18:19

IHSG-Rupiah Kompak Parkir di Zona Hijau Usai BI Tahan Suku Bunga

Rabu, 23 September 2026 | 17:58

Beli Tiket MotoGP Indonesia 2026 via wondr by BNI Diskon hingga Rp300 Ribu

Rabu, 23 September 2026 | 17:41

Anggota DPRD Hingga Petinggi LSM Diperiksa KPK dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 23 September 2026 | 17:38

Prabowo Bentuk Tim Khusus Kaji Rencana Gratiskan Kuliah di PTN

Rabu, 23 September 2026 | 17:34

Bos BI Ungkap Investasi Asing Masuk RI Rp7,1Triliun, Ditopang SBN

Rabu, 23 September 2026 | 17:18

Legislator Nasdem Dorong Pembenahan Pelayaran, Belajar dari Kereta Api

Rabu, 23 September 2026 | 17:09

Pemerintah Bisa Lebih Repot Bila Daya Beli Kelas Menengah Terus Tertekan

Rabu, 23 September 2026 | 17:01

Prabowo Pantau Karhutla Sumatra-Kalimantan, 209,78 Hektare Masih Dipadamkan

Rabu, 23 September 2026 | 16:52

Selengkapnya