Pengurus Pusat Pemuda Persatuan Ummat Islam (PUI) meminta Presiden Jokowi tegas untuk menekan negara-negara ASEAN dan OKI agar memutuskan hubungan diplomatik sebagai respon atas kejahatan HAM Myanmar terhadap etnis Rohingya.
"Lebih perlu Presiden Jokowi mengirim pasukan garuda untuk menciptakan keamanan dan perdamaian di Myanmar," kata Ketua Umum PUI, Raizal Arifin, saat berunjuk rasa di depan Kedubes Myanmar, Jumat (8/9).
Menurut dia, upaya diplomasi dari berbagai negara tengah dilakukan untuk menghentikan kejahatan HAM terhadap Rohingya. Bantuan terhadap etnis Rohingya pun terus berdatangan sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan.
Ditambahkannya, saat ini berbagai negara telah melakukan demonstrasi besar-besaran untuk menekan Myanmar. Mereka mengecam kekejian, hingga pengusiran yang dilakukan para ekstrimis. Namun demikian, Myanmar belum membuka akses bantuan PBB.
Menurut Raizal, sangat memungkinkan bahwa pelanggaran HAM secara brutal terhadap Rohingya akan terus terjadi. Pelanggaran HAM di manapun dan atas nama apa pun bertentangan dengan falsafah kemerdekaan dan demokrasi.
"Manusia bebas hidup merdeka di berbagai belahan bumi tanpa terkecuali. Begitu juga dengan Rohingya yang mayoritas muslim," tegas Raizal.
Dia menjelaskan, etnis Rohingya ini sudah ada sejak abad ke 7 masehi. Namun, sejak 1982 mereka tidak diakui keberadaannya, baik oleh pemerintah maupun umat Budha yang mayoritas. "Duka nestapa mereka seolah tiada akhir. Mencari suaka dengan menyebrang lautan serta batas lintas negara. Tujuannya adalah mencari kemerdekaan dan identitas kewarganegaraannya."
Atas dasar menjunjung tinggi HAM dan solidaritas kemanusiaan, lanjut Raizal, Pengurus Pusat Pemuda PUI secara tegas meminta Dubes Myanmar untuk pergi meninggalkan Indonesia jika krisis kemanusiaan dan genosida terhadap Rohingya tidak segera dihentikan.
"Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi perdamaian dan menolak segala bentuk pendiaman kejahatan dan pelanggaran HAM," tegas Raizal.
[sam]
