Berita

Foto: RMOL

Politik

Jokowi Diminta Kirim Pasukan Garuda Ke Myanmar

JUMAT, 08 SEPTEMBER 2017 | 22:09 WIB | LAPORAN: DARMANSYAH

Pengurus Pusat Pemuda Persatuan Ummat Islam (PUI) meminta Presiden Jokowi tegas untuk menekan negara-negara ASEAN dan OKI agar memutuskan hubungan diplomatik sebagai respon atas kejahatan HAM Myanmar terhadap etnis Rohingya.

"Lebih perlu Presiden Jokowi mengirim pasukan garuda untuk menciptakan keamanan dan perdamaian di Myanmar," kata Ketua Umum PUI, Raizal Arifin, saat berunjuk rasa di depan Kedubes Myanmar, Jumat (8/9).

Menurut dia, upaya diplomasi dari berbagai negara tengah dilakukan untuk menghentikan kejahatan HAM terhadap Rohingya. Bantuan terhadap etnis Rohingya pun terus berdatangan sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan.


Ditambahkannya, saat ini berbagai negara telah melakukan demonstrasi besar-besaran untuk menekan Myanmar. Mereka mengecam kekejian, hingga pengusiran yang dilakukan para ekstrimis. Namun demikian, Myanmar belum membuka akses bantuan PBB.

Menurut Raizal, sangat memungkinkan bahwa pelanggaran HAM secara brutal terhadap Rohingya akan terus terjadi. Pelanggaran HAM di manapun dan atas nama apa pun bertentangan dengan falsafah kemerdekaan dan demokrasi.

"Manusia bebas hidup merdeka di berbagai belahan bumi tanpa terkecuali. Begitu juga dengan Rohingya yang mayoritas muslim," tegas Raizal.

Dia menjelaskan, etnis Rohingya ini sudah ada sejak abad ke 7 masehi. Namun, sejak 1982 mereka tidak diakui keberadaannya, baik oleh pemerintah maupun umat Budha yang mayoritas. "Duka nestapa mereka seolah tiada akhir. Mencari suaka dengan menyebrang lautan serta batas lintas negara. Tujuannya adalah mencari kemerdekaan dan identitas kewarganegaraannya."

Atas dasar menjunjung tinggi HAM dan solidaritas kemanusiaan, lanjut Raizal, Pengurus Pusat Pemuda PUI secara tegas meminta Dubes Myanmar untuk pergi meninggalkan Indonesia jika krisis kemanusiaan dan genosida terhadap Rohingya tidak segera dihentikan.

"Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi perdamaian dan menolak segala bentuk pendiaman kejahatan dan pelanggaran HAM," tegas Raizal. [sam]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

DPR Dukung Pasutri Gugat Aturan Kuota Internet Hangus ke MK

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:51

Partai Masyumi: Integritas Lemah Suburkan Politik Ijon

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:28

Celios Usulkan Efisiensi Cegah APBN 2026 Babak Belur

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:09

Turkmenistan Legalkan Kripto Demi Sokong Ekonomi

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:39

Indonesia Kehilangan Peradaban

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:18

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:11

Jalan dan Jembatan Nasional di 3 Provinsi Sumatera Rampung 100 Persen

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:55

Demokrat: Diam Terhadap Fitnah Bisa Dianggap Pembenaran

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:42

China Hentikan One Child Policy, Kini Kejar Angka Kelahiran

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:44

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:22

Selengkapnya