Berita

Foto: RMOL

Politik

Jokowi Diminta Kirim Pasukan Garuda Ke Myanmar

JUMAT, 08 SEPTEMBER 2017 | 22:09 WIB | LAPORAN: DARMANSYAH

Pengurus Pusat Pemuda Persatuan Ummat Islam (PUI) meminta Presiden Jokowi tegas untuk menekan negara-negara ASEAN dan OKI agar memutuskan hubungan diplomatik sebagai respon atas kejahatan HAM Myanmar terhadap etnis Rohingya.

"Lebih perlu Presiden Jokowi mengirim pasukan garuda untuk menciptakan keamanan dan perdamaian di Myanmar," kata Ketua Umum PUI, Raizal Arifin, saat berunjuk rasa di depan Kedubes Myanmar, Jumat (8/9).

Menurut dia, upaya diplomasi dari berbagai negara tengah dilakukan untuk menghentikan kejahatan HAM terhadap Rohingya. Bantuan terhadap etnis Rohingya pun terus berdatangan sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan.


Ditambahkannya, saat ini berbagai negara telah melakukan demonstrasi besar-besaran untuk menekan Myanmar. Mereka mengecam kekejian, hingga pengusiran yang dilakukan para ekstrimis. Namun demikian, Myanmar belum membuka akses bantuan PBB.

Menurut Raizal, sangat memungkinkan bahwa pelanggaran HAM secara brutal terhadap Rohingya akan terus terjadi. Pelanggaran HAM di manapun dan atas nama apa pun bertentangan dengan falsafah kemerdekaan dan demokrasi.

"Manusia bebas hidup merdeka di berbagai belahan bumi tanpa terkecuali. Begitu juga dengan Rohingya yang mayoritas muslim," tegas Raizal.

Dia menjelaskan, etnis Rohingya ini sudah ada sejak abad ke 7 masehi. Namun, sejak 1982 mereka tidak diakui keberadaannya, baik oleh pemerintah maupun umat Budha yang mayoritas. "Duka nestapa mereka seolah tiada akhir. Mencari suaka dengan menyebrang lautan serta batas lintas negara. Tujuannya adalah mencari kemerdekaan dan identitas kewarganegaraannya."

Atas dasar menjunjung tinggi HAM dan solidaritas kemanusiaan, lanjut Raizal, Pengurus Pusat Pemuda PUI secara tegas meminta Dubes Myanmar untuk pergi meninggalkan Indonesia jika krisis kemanusiaan dan genosida terhadap Rohingya tidak segera dihentikan.

"Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi perdamaian dan menolak segala bentuk pendiaman kejahatan dan pelanggaran HAM," tegas Raizal. [sam]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Minyak Dunia Tembus 100 Dolar AS, Purbaya Belum Tambah Subsidi Energi

Sabtu, 12 September 2026 | 02:25

One Asia Golf Cup 2026 Diikuti 144 Pengusaha dari 11 Negara

Sabtu, 12 September 2026 | 02:14

Relawan Prabowo-Gibran Tak cuma Hadir saat Pemilu

Sabtu, 12 September 2026 | 01:30

Ferry Boboho Balikin Duit Rp5 Miliar, Diduga terkait Pemerasan Febrie

Sabtu, 12 September 2026 | 01:10

Maruli Janji Dongkrak Peringkat Atlet Judo Indonesia

Sabtu, 12 September 2026 | 01:01

ERP Solusi Pengendalian Kemacetan Jakarta

Sabtu, 12 September 2026 | 00:34

Simak Rekayasa Lalin Persija-Persib di GBK

Sabtu, 12 September 2026 | 00:18

Jarnas Konsisten Kawal Program Pro Rakyat Prabowo-Gibran

Sabtu, 12 September 2026 | 00:00

Haji Dimulai dari Kalkulator

Jumat, 11 September 2026 | 23:35

Baznas Kembali Raih Indonesia Most Reputable Companies Award 2026

Jumat, 11 September 2026 | 23:20

Selengkapnya