Berita

Foto: RMOL

Politik

Jokowi Diminta Kirim Pasukan Garuda Ke Myanmar

JUMAT, 08 SEPTEMBER 2017 | 22:09 WIB | LAPORAN: DARMANSYAH

Pengurus Pusat Pemuda Persatuan Ummat Islam (PUI) meminta Presiden Jokowi tegas untuk menekan negara-negara ASEAN dan OKI agar memutuskan hubungan diplomatik sebagai respon atas kejahatan HAM Myanmar terhadap etnis Rohingya.

"Lebih perlu Presiden Jokowi mengirim pasukan garuda untuk menciptakan keamanan dan perdamaian di Myanmar," kata Ketua Umum PUI, Raizal Arifin, saat berunjuk rasa di depan Kedubes Myanmar, Jumat (8/9).

Menurut dia, upaya diplomasi dari berbagai negara tengah dilakukan untuk menghentikan kejahatan HAM terhadap Rohingya. Bantuan terhadap etnis Rohingya pun terus berdatangan sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan.


Ditambahkannya, saat ini berbagai negara telah melakukan demonstrasi besar-besaran untuk menekan Myanmar. Mereka mengecam kekejian, hingga pengusiran yang dilakukan para ekstrimis. Namun demikian, Myanmar belum membuka akses bantuan PBB.

Menurut Raizal, sangat memungkinkan bahwa pelanggaran HAM secara brutal terhadap Rohingya akan terus terjadi. Pelanggaran HAM di manapun dan atas nama apa pun bertentangan dengan falsafah kemerdekaan dan demokrasi.

"Manusia bebas hidup merdeka di berbagai belahan bumi tanpa terkecuali. Begitu juga dengan Rohingya yang mayoritas muslim," tegas Raizal.

Dia menjelaskan, etnis Rohingya ini sudah ada sejak abad ke 7 masehi. Namun, sejak 1982 mereka tidak diakui keberadaannya, baik oleh pemerintah maupun umat Budha yang mayoritas. "Duka nestapa mereka seolah tiada akhir. Mencari suaka dengan menyebrang lautan serta batas lintas negara. Tujuannya adalah mencari kemerdekaan dan identitas kewarganegaraannya."

Atas dasar menjunjung tinggi HAM dan solidaritas kemanusiaan, lanjut Raizal, Pengurus Pusat Pemuda PUI secara tegas meminta Dubes Myanmar untuk pergi meninggalkan Indonesia jika krisis kemanusiaan dan genosida terhadap Rohingya tidak segera dihentikan.

"Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi perdamaian dan menolak segala bentuk pendiaman kejahatan dan pelanggaran HAM," tegas Raizal. [sam]

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Bahlil Dinilai Main Dua Kaki untuk Menjaga Daya Tawar Golkar

Senin, 09 Februari 2026 | 12:07

Informan FBI Ungkap Dugaan Epstein Mata-mata Mossad

Senin, 09 Februari 2026 | 12:02

Purbaya Ungkap Penyebab Kericuhan PBI BPJS Kesehatan: 11 Juta Orang Dicoret Sekaligus

Senin, 09 Februari 2026 | 11:55

Mantan Menteri Kebudayaan Prancis dan Putrinya Terseret Skandal Epstein

Senin, 09 Februari 2026 | 11:38

Mensos: PBI BPJS Kesehatan Tidak Dikurangi, Hanya Direlokasi

Senin, 09 Februari 2026 | 11:32

Industri Tembakau Menunggu Kepastian Penambahan Layer Cukai

Senin, 09 Februari 2026 | 11:26

Langkah Prabowo Kembangkan Energi Terbarukan di Papua Wujud Nyata Keadilan

Senin, 09 Februari 2026 | 11:25

WNA China Tersangka Kasus Emas 774 Kg Diamankan Saat Diduga Hendak Kabur ke Perbatasan

Senin, 09 Februari 2026 | 11:16

Tudingan Kapolri Membangkang Presiden Adalah Rekayasa Opini yang Berbahaya

Senin, 09 Februari 2026 | 10:51

Februari 2026 Banjir Tanggal Merah: Cek Long Weekend Imlek & Libur Awal Puasa

Senin, 09 Februari 2026 | 10:46

Selengkapnya