. Kota Tebing Tinggi menjadi satu-satunya kota di Provinsi Sumatera Utara yang berhasil meraih tiga kali secara berturut-turut Piala Adipura untuk kategori kota sedang.
Selain Piala Adipura, Kota Tebing Tinggi di tahun 2017 juga menerima penghargaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Berprestasi yang ke-4 atas prestasi Pemkot Tebing Tinggi untuk wilayah Sumatera.
Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Depublica Institute, Teddy Firman Supardi mengatakan, Piala Adipura yang diraih Pemkot Tebing Tinggi tidak bisa dilihat dari keberhasilan pembangunan. Apalagi, kesejahteraan di Kota Tebing Tinggi.
Teddy menjelaskan, selain hanya penghargaan untuk bidang lingkungan, Adipura yang diraih Pemkot Tebing Tinggi hanya dapat dilihat dari kacamata kecil keberhasilan pembangunan.
"Yang paling penting kebijakan lingkungan, juga tidak bisa dilihat hanya ukuran Adipura," kata Teddy melalui pesan elekronik kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (4/8).
Menurutnya, kebijakan pendukung lain seperti menciptakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang baik, tata kelola permukiman, dan terkhusus untuk masyarakat miskin, juga menjadi bagian dari kebijakan lingkungan yang harus menjadi prioritas Pemkot Tebing Tinggi.
Sementara, untuk penghargaan TPID Berprestasi, Teddy menilai untuk kerangka formal penilaian, Kota Tebing Tinggi layak untuk mendapatkan penghargaan tersebut. Tetapi jika dilihat lebih dalam, gejala kebijakan pengendalian inflasi dapat juga dilihat dari sisi ekonomi yang lain (other supply side).
"Letak Kota Tebing Tinggi memang cukup strategis dalam akses logistik pemenuhan barang maupun pangan," ujar Teddy.
Teddy mengatakan, dalam kondisi tertentu seperti hari-hari besar, banyak terjadi fenomena migrasi konsumen yang ada di Kota Tebing Tinggi ke kota-kota yang lain. Misal ke Kota Medan atau Kota Pematang Siantar. Ini juga harus dilihat dampak ekonominya.
Tapi jika dilihat lebih mendalam, lanjut Teddy, kerangka formal pengendalian inflasi hanya satu bagian saja dari kebijakan ekonomi. Meskipun harus juga diapresiasi kinerja pemko dalam menjaga stabilitas harga.
"Jika menggunakan penilaian formal, tentu layak. Tapi jika dilihat permasalahan seperti tata kelola kebersihan di pasar, tata kelola DAS. Tentu masih jauh dari wajar," katanya.
Menurut Teddy, kebijakan subtantif sangat diperlukan untuk kemajuan Kota Tebing Tinggi. Seperti dukungan bagaimana posisi strategis Kota Tebing Tinggi dalam mendukung kawasan ekonomi khusus.
"Kebijakan untuk mendukung kota jasa dan perdagangan, dan fokus pada manajemen birokrasi, kedepan harus juga menjadi prioritas Pemkot Tebing Tinggi," demikian Teddy.
[rus]
