Berita

Jaya Suprana

Kemelut Geopolitik Nuklir

JUMAT, 04 AGUSTUS 2017 | 08:47 WIB | OLEH: JAYA SUPRANA

SETELAH kolonialisme dianggap tidak senonoh di marcapada ini, Amerika Serikat terpaksa menggunakan aneka ragam alasan untuk membenarkan pelampiasan nafsu angkara murka menjajah negara dan bangsa lain.

Satu di antara sekian banyak alasan untuk membenarkan penjajahan yang dilakukan Amerika Serikat adalah paranoida rudal nuklir.

Sementara diri sendiri bebas leluasa melakukan pengembangan senjata nuklir maka Amerika Serikat memerankan diri sebagai polisi dunia dalam melarang negara lain (yang dianggap bisa dan perlu dijajah) melakukan percobaan senjata nuklir.


Perjanjian Nonproliferasi Nuklir

Agar tidak terlalu kentara neo-kolonialis maka USA memperalat Persatuan Bangsa Bangsa untuk memaklumatkan Perjanjian Nonproliferasi Nuklir (Nuclear Non Proliferation Treaty) yang secara sepihak membolehkan lima negara memiliki status sebagai negara yang boleh memiliki senjata nuklir.

Lima negara berstatus boleh punya senjata nuklir tersebut adalah Rusia, Inggeris, Perancis, Republik Rakyat China dan tentu saja Amerika Serikat.

Di luar ke lima negara tersebut, ada tiga negara yang "nakal nuklir" sebab diam-diam pernah melakukan uji coba nuklir yaitu: India, Pakistan dan Korea Utara.

Israel tidak pernah membenarkan ataupun menyangkal bahwa dirinya memiliki senjata nuklir, namun diyakini memiliki sejumlah senjata nuklir.

Keempat negara terakhir tadi tidak secara formal diakui sebagai negara pemilik senjata nuklir karena bukan penandatangan Perjanjian Nonproliferasi Nuklir.

Selain negara-negara tersebut, Iran juga telah melakukan pengembangan teknologi pengayaan uranium dan dituduh melakukannya untuk keperluan senjata nuklir oleh PBB. Iran bersikeras bahwa pengembangan nuklir mereka adalah untuk keperluan pembangkit tenaga nuklir.

Pada 4 Februari 2006, Badan Tenaga Atom Internasional  (International Atomic Energy Agency ) melaporkan Iran ke Dewan Keamanan PBB sehubungan dengan program nuklir mereka. Namun sampai saat naskah ini ditulis, masih belum ada kejelasan mengenai masalah Iran dan nuklir.

Irak

Yang naas adalah nasib Irak, meski atau justru akibat telah ikut menandatangani Perjanjian Nonproliferasi Nuklir. Mereka memiliki sebuah program riset senjata nuklir pada 1970-an sampai 1980-an. Pada 1981, Israel menghancurkan reaktor nuklir Irak Osiraq.

Tahun 1996, terlaporkan bahwa Irak telah melucuti semua senjata nuklir mereka. Tahun 2003, sebuah koalisi multinasional yang (tentu saja) dipimpin oleh Amerika Serikat menginvasi Irak berdasarkan laporan intelijen Amerika Serikat bahwa Irak memiliki senjata yang dilarang oleh Dewan Keamanan PBB.

Karena Irak menolak untuk bekerja sama dengan inspeksi PBB, Irak dicurigai mayoritas anggota Dewan Keamanan PBB memang benar-benar nakal diam-diam memiliki program nuklir.

Namun pada tahun 2004, Laporan Duelfer membuktikan bahwa paranoida nuklir terhadap Irak berlebihan akibat program nuklir Irak telah ditutup pada 1991.

Korea Utara

Yang kini sedang memanas adalah urusan uji coba rudal Korea Utara yang secara eksplisit dituduh oleh Amerika Serikat di bawah kepresidenan Donald Trump membahayakan keamanan Amerika Serikat sebab daya jangkau rudal nuklir Korut diduga mampu mencapai Washington D.C.

Keresahan Amerika Serikat didukung sepenuhnya oleh Korea Selatan dan Jepang yang juga menderita paranoida bahwa rudal nuklir Korut akan segera menghancur leburkan Korsel dan Jepang yang terlibat di dalam kemelut segitiga kebencian Asia Timur Laut sebagai musuh bebuyutan Korut.

Paranoida rudal nuklir Korut dikuatirkan akan menular ke negara-negara Timur Tengah sampai ke Eropa menjadi paranoida rudal nuklir Iran.

Insya Allah, segenap kemelut geopolitik nuklir itu jangan sampai meledakkan Perang Duna III. [***]

Penulis adalah pembelajar geopolitik nuklir

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Manusia Nusantara dan Karakteristiknya

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:59

Diduga Terlibat Korupsi, Wali Kota Pematangsiantar Dilaporkan ke KPK

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:40

Telkom Bidik Peluang AI di Berbagai Sektor Industri Lewat Alcosystem

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:20

Bahlil: Bagi Golkar, Kosgoro ‘Seng Ada Lawan’

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:57

Film Pesta Babi Dianggap jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:33

Banyak Orang Cemas dengan Ekonomi Indonesia, Chatib Basri jadi Solusi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:15

Membongkar Jaringan Korupsi Terstruktur Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:55

Penangkapan 320 WNA Jaringan Judol jadi Kado Manis Hari Bhayangkara

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:30

Kasus Silmy Karim Harus jadi Momentum Reformasi Total Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:10

Purbaya Bantah Isu Mundur dari Menkeu: Saya Lebih Suka Maju!

Sabtu, 06 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya