Ketua KPK: Status Tersangka Setya Novanto Tak Ada Kaitan dengan Pansus Angket

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo tegaskan penetapan status tersangka terhadap Ketua DPR RI Setya Novanto dalam kasus korupsi pengadaan KTP elektronik tidak ada kaitannya dengan pansus angket DPR yang sedang berjalan.

"Terkait pansus, pasti kami membawa yang bersangkutan (Setya Novanto) ke proses penyidikan ini tidak serampangan, pasti punya dua alat bukti yang kuat. Dan ini sama sekali tidak terkait dengan pansus yang sekarang bekerja," jelas Agus saat konferensi pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (17/7).

Agus menegaskan, KPK tidak pernah mengubris segala tindakan pansus angket. Penetapan status tersangka Novanto sebagai satu langkah pengembangan dari proses penuntasan kasus korupsi yang telah merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun tersebut.

"Dari sisi itu kami dengan pansus, sebagaimana saya sampaikan beberapa kali, satu-satunya cara adalah KPK percepat kerjanya, meningkatkan performance, untuk menunjukkan ke masyarakat kita tidak terpengaruh dengan itu," kata Agus.

Setya Novanto menjadi tersangka ke enam dalam kasus korupsi e-KTP. Ketua Partai Golkar itu diduga memiliki peran penting dalam pembahasan anggaran proyek e-KTP di DPR. Melalui pengusaha Andi Agustinus, kini telah menjadi tersangka, penyidik KPK menduga bahwa Novanto juga telah mengatur peserta dan pemenang lelang dalam pelaksanaan proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut.

Sebelumnya KPK sudah menetapkan tiga tersangka yaitu, Dirjen Dukcapil, Irman; Pejabat Pembuat Komitmen Dirjen Dukcapil Kemendagri, Sugiharto, pengusaha Andi Agustinus.

Dan dua anggota DPR, Miryam S Haryani dan Markus Nari. Miryam menjadi tersangka karena diduga memberikan keterangan tidak benar dalam proses persidangan e-KTP. Sementara Markus Nari disangkakan dengan sengaja mencegah, merintangi, menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung penyidikan, pemeriksaan di sidang e-KTP dengan mempengaruhi saksi.[san]