Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Arie Soedewo disebut sebagai pihak yang memerintahkan terpidana Eko Susilo Hadi untuk menanyakan komisi kepada Bakamla dari PT Melati Technofo Indonesia, selaku perusahaan pemenang proyek pengadaan monitoring satelit di Bakamla.
Peran dari Arie tersebut diulas anggota majelis hakim, Sofialdi saat membacakan pertimbangan vonis terhadap Eko Susilo Hadi di Pengadilan Tipikor Jakarta, jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (18/7).
Menurut hakim Sofialdi, seusai mendapat arahan dari Arie, Eko menindaklanjutinya dengan menanyakan jatah untuk Bakamla kepada pegawai PT Melati Technofo Indonesia, Muhammad Adami Okta. Eko meminta agar jatah untuk Bakamla sebesar 7,5 persen, diberikan lebih dulu sebesar dua persen.
Pernyataan dari hakim tersebut diakui oleh Eko. Berkas Deputi Informasi, Hukum dan Kerja Sama Bakamla itu membenarkan bahwa perbuatan yang dilakukannya didasari atas perintah Arie Soedewo.
"Pak Arie, saya hanya diperintah untuk terima ini. Itu saja," jelas Eko seusai persidangan.
Sebelumnya, dalam nota pembelaan Eko menjelaskan tindak pidana korupsi yang dilakukannya atas perintah dari Laksmana Madya Arie Sudewo selaku kepala Bakamla.
Pada akhir bulan Oktober 2016, Eko diberitahukan oleh Arie Soedewo tentang adanya bagian komisi sebesar 15 persen dan sebagian dari 15 persen tersebut yakni 7,5 persen adalah bagian Bakamla.
Selanjutnya, Eko diperintahkan untuk mengkonfirmasi kepada pihak perusahaan PT Melati Technofo Indonesia (PT MTI) tentang adanya bagian komisi untuk Bakamla oleh saudara M. Adami Okta. Setelah mendapat informasi mengenai bagian fee tersebut, Eko melaporkan kepada Arie Sudewo.
Kemudian Arie memerintahkan Eko untuk menerima bagian dari komisi 7,5 persen sebesar dua persen untuk diberikan kepada Laksamana Pertama (Mar) TNI Bambang Udoyo dan Nofel Hasan masing masing sebanyak Rp 1 miliar.
Dalam perkara ini majelis hakim menjatuhkan pidana penjara empat tahun tiga bulan serta denda Rp 200 juta subsider dua bulan kurungan kepada Eko.
Eko terbukti menerima 10 ribu dolar AS, 10 ribu Euro, 100 ribu dolar Singapura, dan 78.500 dolar AS, untuk memenangkan PT MTI yang dimiliki Fahmi Darmawansyah dalam pengadaan monitoring satelit. Anggaran proyek tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perubahan (APBN-P) Tahun 2016.
[wid]
