Sejumlah Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Indonesia Pemantau Parlemen (HIMI-PP), mendatangi Pansus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka meminta pansus terbuka kepada publik terkait hasil penyelidikan terhadap KPK.
Perwakilan mahasiswa ini, diterima oleh Wakil Ketua Pansus KPK Taufiqulhadi.
Mereka mengaku beberapa bulan ini telah melakukan berbagai diskusi dan kajian kajian terhadap sejumlah isu nasional di berbagai media masa yang menjadi sorotan publik, salah satunya terkait polemik Hak Angket DPR untuk KPK.
Dari hasil kajian tersebut lanjut dia, ada beberapa pernyataan yang perlu di tindak lanjuti oleh Pansus Hak Angket DPR untuk KPK, agar Rakyat Indonesia khususnya para Mahasiswa mendapatkan informasi yang utuh, transparan dan akuntabel.
Mahasiswa meminta pansus untuk mengungkap dan memberikan informasi sebagai wujud transparansi kepada masyarakat. Seperti infomasi hasil rapat Komisi III DPR dengan KPK tanggal 19 April yang mengungkap dugaan intervensi pimpinan KPK kepada pimpinan BPK RI, dengan meminta BPK untuk tidak mengungkap hasil temuan penyelewengan penggunaan anggaran KPK melalui pesan singkat (WhatsApp).
"Kami baca di beberapa media, Ketua KPK Agus Raharjo sendiri menjawab tidak benar kalau yang dimaksud (mengirimkan WA) pimpinan KPK sekarang. Menurut kami, informasi tersebut menjadi simpang siur sehingga perlu didalami oleh pansus sebagai wujud informasi yang transparan dan akuntabel," kata Koordinator Kajian HIMI PP, A Firmansyah di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (11/7).
Dalam Kajian dan diskusi mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN, HIMI - PP meminta seluruh LHKPN pejabat negara termasuk pimpinan KPK dibuka ke publik. Jangan sampai ada LHPKN fiktif yang tidak diketahui publik.
"Pansus bisa meminta bantuan BPK untuk mengkroscek ke akuratan LHKPN para penyelenggara negara termasuk Pimpinan KPK, saat menjabat pada posisi sekarang atau sebelumnya," lanjut Firmansyah.
Sementara itu, Wakil Ketua Pansus KPK Taufiqulhadi memastikan akan membahas kajian dari para mahasiswa, terutama mengenai dugaan intervensi melalui WA dan LHKP fiktif.
"Tentu kami akan tindak lanjuti kajian dari para Mahasiswa ini, dan kita segera berkoordinasi dengan BPK," tegasnya.
[sam]
