Berita

Foto: RMOL Jabar

Pertahanan

KSAD: Ekspedisi NKRI Bisa Jadi Rujukan Pembangunan Papua Selatan

JUMAT, 07 JULI 2017 | 11:22 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Kepala Staf Angkatan Darat  (KSAD) Jenderal TNI Mulyono berharap hasil Ekspedisi NKRI Koridor Papua Bagian Selatan Tahun 2017 yang diikuti oleh 797 peserta menjadi rujukan pemerintah menentukan kebijakan pembangunan di Papua.

Hal itu dikatakannya usai upacara pembukaan yang dilakukan di Lapangan Hitam Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, (KBB), Jawa Barat, Jumat (7/7).

Seperti diberitakan RMOL Jabar, KSAD mengatakan, hasil penjelajahan dan penelitian kekayaan alam, budaya dan sumber daya manusia, bisa menjadi rujukan pemerintah menentukan kebijakan pembangunan di Papua selatan.


"Sesuai dengan tema ekspedisi ini, peduli masyarakat dan lestarikan alam Indonesia, maka ekspedisi ini harus menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi pemerintah dan juga masyarakat Indonesia," tutur KSAD, usai upacara pembukaan, Jumat (7/7).

Kegiatan yang menyertakan unsur TNI, Polri, mahasiswa, akademisi, organisasi kepemudaan, perwakilan masyarakat, dan perwakilan institusi pemerintah maupun swasta ini bertujuan mengajak seluruh lapisan masyarakat menjadi pelopor dalam upaya menjaga keutuhan NKRI.

Nantinya, para peserta akan dibagi menjadi dua Korwil yakni Korwil Merauke dan Korwil Boven Digoel. Dengan luas medan dan kontur wilayah Papua, para peserta diberi pendidikan termasuk antisipasi menjaga berbagai persoalan yang kemungkinan dihadapi, seperti kendala bahasa dan kesehatan.

"Kegiatan ini mengajak seluruh lapisan masyarakat mengenal dan menjaga keanekaragaman hayati dan kekayaan Indonesia," jelasnya.

Dengan kegiatan ini, Ekspedisi NKRI sudah dilaksanakan sebanyak tujuh kali. Sebelumnya sudah ada ekspedisi Bukit Barisan 2011, ekspedisi Khatulistiwa 2012, eskpedisi Sulawesi 2013, Maluku dan Maluku Utara 2014, Nusa Tenggara dan Bali 2015, serta Papua Barat 2016. [ald]

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

27 Ton Bantuan Korban Gempa NTT Diberangkatkan dari Lanud Halim

Senin, 17 Agustus 2026 | 05:57

Merdeka dan Menderita

Senin, 17 Agustus 2026 | 05:23

Legislator PDIP Dorong Penguatan SKK Migas Lewat Revisi UU 22/2001

Senin, 17 Agustus 2026 | 04:59

TelkomGroup Tancap Gas Perbaiki Layanan Pascagempa NTT

Senin, 17 Agustus 2026 | 04:32

Malam Renungan Suci

Senin, 17 Agustus 2026 | 04:17

DOB Bekasi Utara Sangat Penting, Ini Alasannya

Senin, 17 Agustus 2026 | 03:45

Jebolan Akmil 2003 Ini Siap Komandani Upacara HUT ke-81 RI di Istana

Senin, 17 Agustus 2026 | 03:23

Koperasi dan Cacat Epistemologis Pemahaman

Senin, 17 Agustus 2026 | 02:47

Kampung Binaan Pertamina Lubricants Dorong Ekonomi Sirkuler di Jakut

Senin, 17 Agustus 2026 | 02:20

Buku ‘Transformasi Tata Kelola Perikanan Indonesia’ Jawab Masalah Ekonomi Biru hingga PIT

Senin, 17 Agustus 2026 | 01:55

Selengkapnya