Berita

Foto: RMOL Jabar

Pertahanan

KSAD: Ekspedisi NKRI Bisa Jadi Rujukan Pembangunan Papua Selatan

JUMAT, 07 JULI 2017 | 11:22 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Kepala Staf Angkatan Darat  (KSAD) Jenderal TNI Mulyono berharap hasil Ekspedisi NKRI Koridor Papua Bagian Selatan Tahun 2017 yang diikuti oleh 797 peserta menjadi rujukan pemerintah menentukan kebijakan pembangunan di Papua.

Hal itu dikatakannya usai upacara pembukaan yang dilakukan di Lapangan Hitam Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, (KBB), Jawa Barat, Jumat (7/7).

Seperti diberitakan RMOL Jabar, KSAD mengatakan, hasil penjelajahan dan penelitian kekayaan alam, budaya dan sumber daya manusia, bisa menjadi rujukan pemerintah menentukan kebijakan pembangunan di Papua selatan.


"Sesuai dengan tema ekspedisi ini, peduli masyarakat dan lestarikan alam Indonesia, maka ekspedisi ini harus menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi pemerintah dan juga masyarakat Indonesia," tutur KSAD, usai upacara pembukaan, Jumat (7/7).

Kegiatan yang menyertakan unsur TNI, Polri, mahasiswa, akademisi, organisasi kepemudaan, perwakilan masyarakat, dan perwakilan institusi pemerintah maupun swasta ini bertujuan mengajak seluruh lapisan masyarakat menjadi pelopor dalam upaya menjaga keutuhan NKRI.

Nantinya, para peserta akan dibagi menjadi dua Korwil yakni Korwil Merauke dan Korwil Boven Digoel. Dengan luas medan dan kontur wilayah Papua, para peserta diberi pendidikan termasuk antisipasi menjaga berbagai persoalan yang kemungkinan dihadapi, seperti kendala bahasa dan kesehatan.

"Kegiatan ini mengajak seluruh lapisan masyarakat mengenal dan menjaga keanekaragaman hayati dan kekayaan Indonesia," jelasnya.

Dengan kegiatan ini, Ekspedisi NKRI sudah dilaksanakan sebanyak tujuh kali. Sebelumnya sudah ada ekspedisi Bukit Barisan 2011, ekspedisi Khatulistiwa 2012, eskpedisi Sulawesi 2013, Maluku dan Maluku Utara 2014, Nusa Tenggara dan Bali 2015, serta Papua Barat 2016. [ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Pabrik Bioetanol Bakal Diperbanyak, Pemerintah Siapkan Revisi Perpres 40

Selasa, 08 September 2026 | 18:19

BUK Migas Harus Lebih Gesit Kejar Investasi dan Lifting

Selasa, 08 September 2026 | 17:57

Menimbang Ulang Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 17:41

Pemerintah Harus Antisipasi Kekeringan dan Gagal Panen akibat El Nino

Selasa, 08 September 2026 | 17:34

Purbaya soal Utang Whoosh Dicicil 80 Tahun: Kita Udah Mati, Santai Aja!

Selasa, 08 September 2026 | 17:23

KPK Panggil Anggota DPRD Hingga Pengurus Golkar Jateng di Kasus Bupati Pemalang

Selasa, 08 September 2026 | 17:14

Masa Jabatan Kapolri: Open Legal Policy atau Celah Subjektivitas?

Selasa, 08 September 2026 | 16:47

Rusia dan Korea Utara Buka Jembatan Darat Pertama di Perbatasan

Selasa, 08 September 2026 | 16:40

RUU Pemilu Jangan Keluar dari Filosofi Dasar Demokrasi

Selasa, 08 September 2026 | 16:34

Purbaya Curhat Suka Duka jadi Menkeu, Berat Badan Sempat Turun 14 Kg

Selasa, 08 September 2026 | 16:31

Selengkapnya