. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dihimbau untuk memberi porsi besar terhadap pencegahan dibandingkan penindakan. Bahkan lembaga antirasuah itu juga diminta untuk mencontoh Korea Selatan (Korsel) dalam pemberantasan korupsi.
Pakar hukum pidana Prof. Andi Hamzah menjelaskan keberhasilan negara Korsel dalam memberantas korupsi yakni mempelajari semua celah-celah untuk berbuat tindak pidana korupsi.
Hal tersebut membuat Korsel tidak mengedepankan penindakan dan penuntutan.
"Itu kerja KPK di Korsel dan berhasil. KPK di Korsel itu khusus untuk mencegah, dia pelajari semua lubang-lubang korupsi dan itu ditutup," ujar Andi acara silaturahmi dan bincang santai bertema 'Quo Vadis Hukum di Indonesia' di Sheraton Hotel, Jakarta Selatan, Selasa (27/6).
Lebih lanjut Andi juga menyarankan Indonesia tidak perlu seperi negara Republik Rakyat Tiongkok yang menghukum mati para koruptor. Namun hukuman mati tersebut hanya bersifat tebang pilih, dan hanya menyasar kepada terapkan kepada masyarakat kelas menengah. Untuk keluarga perdana menteri tidak akan bisa tersentuh vonis hukuman mati.
‎Menurut Andi, idealnya, 70 persen kinerja KPK dialihkan pada pencegahan korupsi, menganalisa dan menutup celah potensi korupsi. Sisanya 30 persen dialihkan pada bidang penindakan seperti mekanisme yang dijalankan di Malaysia.
"Jadi saya usulkan, seperti Malaysia, KPK disana itu 70 persen harus mencegah, korupsi hanya 30 persen penindakan," ungkapnya.
Andi menambahkan, meski persentase pencegahan ditambah. Pemerintah juga harus mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sebab, menurut Andi, permasalah korupsi di Indonesia tidak jauh dari urusan kebutuhan. Terlebih, hukuman yang diberikan terhadap koruptor cenderung tinggi, namun disisi lain penghasilan para pejabatnya tergolong rendah.
‎"Kalau di Belanda dihukum berat karena gajinya tinggi masih korupsi. (Indonesia) prevensi kurang dijalankan, pencegahan terjadinya korupsi kurang jalan. Jadi nanti penjara penuh, korupi jalan terus," pungkas Andi.
[rus]
