Yusril: Abolisi Kasus Makar agar Pemerintahan Jokowi Fokus Hadapi Isu Ekonomi dan Kurangi Beban Politik

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, rekonsiliasi perlu dilakukan agar pemerintahan Joko Widodo bisa lebih fokus menghadapi berbagai persoalan ekonomi.

Yusril menawarkan pemerintahan Jokowi mengabolisi kasus-kasus yang dituduhkan kepada sejumlah tokoh.

"Saya berkeyakinan bahwa para tokoh itu semuanya beritikad baik untuk memajukan umat, bangsa dan negara. Bahwa mereka sering berbeda pendapat dengan pemerintah merupakan sesuatu yang wajar dalam berdemokrasi," kata Yusril usai buka puasa bersama yang diselenggarakan DPP Partai Bulan Bintang (PBB) di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Rabu (21/6).

Sebelum rekonsiliasi, menurut Yusril, Presiden Joko Widodo bisa menggunakan hak abolisi yang dimilikinya.

Abolisi merupakan hak yang dimiliki kepala negara untuk menghentikan pengusutan dan pemeriksaan suatu perkara.

Menurut Yusril, cara ini lebih baik daripada meminta polisi menghentikan kasus yang tengah ditanganinya.

Melalui abolisi, pemerintah telah mengambil langkah yang baik karena tidak mempermalukan pihak manapun.

"Kalau Polri diminta mengeluarkan SP3, Polri (bisa diartikan) salah tangkap, dan menghentikan kasus karena alat bukti tidak cukup. Tapi kalau Presiden menggunaan hak abolisi, itu berarti Polri berkeyakinan bahwa alat bukti cukup, tetapi (di sisi lain) Presiden punya kebesaran jiwa untuk tidak melanjutkan penuntutan terhadap mereka, dan menggunakan hak abolisi," jelasnya.

Saran ini disampaikan Yusril agar pemerintah lebih fokus menangani persoalan ekonomi dan mengurangi beban politik.

"Tapi kalau pemerintah tidak bersedia, bagi saya tidak ada masalah. Saya kan berada di tengah. Saya tidak ikut aksi damai di mana pun juga. Saya tidak berada di posisi pemerintah, saya berada di tengah-tengah," ujar ketua umum PBB tersebut. [zul]