Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Deputi Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, Kementerian Pariwisata dan Pemerintah Kabupaten menyepakati Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
Kesepakatan bersama itu ditandatangani hari ini (Senin, 29/5) di Ruang Sapta Taruna Kementerian PUPR, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Usai penandatangan MoU, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Sri Hartoyo menyampaikan bahwa setidaknya ada 10 daerah yang masuk dalam KSPN.
"Ini yang kita bangun ini infrastruktur publik misalnya nanti kita bangun jalan lingkungan, ada drynase, ada penataan kawasan, air minum, persampahan, dan sebagainya. Tapi tidak bikin untuk khusus turisnya. Misalkan hotel, restoran, tidak," paparnya.
"Sekarang yang prioritas kan Borobudur, Danau Toba, Mandailika yang menjadi prioritas nasional. Tapi yang lainnya juga kita sudah mulai kerjakan," lanjutnya.
Ia menghitung untuk membangun infrastruktur umum kawasan pariwisata tersebut, dibutuhkan dana setidaknya Rp Rp 50 miliar - Rp 100 miliar.
"Biaya dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara)," terangnya.
Meski dibiayai dari APBN, Sri menegaskan jika proyek sudah rampung, maka nantinya semua sarana tersebut akan dikelola dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
[wid]
